TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno ingin agar Indonesia memiliki bank syariah terbesar di ASEAN. Hal tersebut disampaikan, dalam debat putaran terakhir menjelang Pemilihan Presiden 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, akhir pekan lalu.

Baca: Respons Menhub Soal Sandiaga Uno Tolak Holding BUMN Penerbangan

“Sudah saatnya kita punya bank terbesar di ASEAN. Kami yakin bisa Jakarta jadi pusat keuangan syariah,” kata Sandiaga, Sabtu, 13 April 2019.

Sandiaga mengaku tak habis pikir kenapa pusat keuangan syariah saat ini bukan di Jakarta tapi ada di Kuala Lumpur, Hong Kong dan London. "Bersama Prabowo Sandi kami yakin pemerintahan yang kuat berpihak kepada pencipta dan peluang akan mampu menjadikan Jakarta Pusat keuangan syariah," ucapnya.

Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan industri perbankan syariah dalam 3 tahun terakhir relatif melambat karena berkutat pada penyelesaian pembiayaan bermasalah, sehingga dibutuhkan stimulus yang dapat memacu kembali industri ini.

Tahun lalu, aset bank syariah tumbuh 12,52 persen secara tahunan. Pertumbuhan itu melambat dibandingkan dengan posisi pada 2017 yang mencatatkan kenaikan 18,98 persen, dan pada 2016 yang meningkat 20,33 persen.

Secara pangsa pasar, aset bank syariah pun masih berkutat di level 5 persen. Pada 2018, aset bank syariah tercatat senilai Rp 477,33 triliun dengan pangsa pasar 5,91 persen dari total aset perbankan secara nasional yang mencapai Rp 8.068,35 triliun.

Pembiayaan bermasalah pada bank syariah sempat melonjak. Namun, indikator itu mulai membaik pada tahun lalu dengan rasio Non Performing Financing (NPF) sebesar 3,26 persen, lebih rendah dari 2017 yang menyentuh 4,76 persen.

OJK sebetulnya sudah memiliki visi agar Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah dunia. Hal ini terdapat dalam Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019.

Dalam roadmap itu disebutkan visi pengembangan keuangan syariah adalah untuk mewujudkan industri jasa keuangan syariah yang tumbuh dan berkelanjutan, berkeadilan, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Untuk mencapai visi tersebut, misi utama yang akan dilakukan dalam periode waktu 2017-2019 adalah dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketersediaan produk industri keuangan syariah yang lebih kompetitif dan efisien. Selain itu OJK akan memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tak hanya itu OJK akan meningkatkan inklusi produk keuangan syariah dan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah.

Dalam menjalankan misi tersebut terdapat beberapa program unggulan yang dilakukan untuk membesarkan keuangan syariah. Sejumlah program itu antara lain penguatan kapasitas kelembagaan industri jasa keuangan syariah dan peningkatan ketersediaan dan keragaman produk keuangan syariah.

Baca: Prabowo - Sandi Sebut Upaya Naikkan Tax Ratio, Ini Respons Jokowi

Selain itu, OJK akan menggenjot pemanfaatan fintech dalam rangka memperluas akses keuangan syariah, memperluas jaringan layanan keuangan syariah dan optimalisasi promosi keuangan syariah. OJK juga akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

BISNIS