TEMPO.CO, Jakarta - Calon Wakil Presiden no urut 02, Sandiaga Uno berjanji Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dikelola lebih baik bila ia terpilih pada Pilpres 2019.

Tonton: Aksi Prabowo Pukul Podium Saat Kampanye Ditenangkan Amien Rais

“Kami mohon diingatkan seandainya Allah berkehendak memberikan amanah kepada Prabowo dan Sandi, kami juga dibentengi dengan mempunyai tata kelola yang baik, ‘good corporate governance’ dengan sistem meritokrasi, itu yang menjadi komitmen kami,” kata Sandi saat menghadiri undangan Federasi Serikat Pekerja (FSP) Sinergi BUMN, Rabu 10 April 2014

Meritokrasi yang dimaksud pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Sandi, adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengelola atau memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi.

FSP Sinergi BUMN mengundang Sandi dalam acara rekomendasi hasil rapat kerja nasional (rakernas) ke-4 tahun 2019 di Resto Batik Kuring, kawasan SCBD, Jakarta Pusat.

Hasil Rapat tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi, salah satunya tentang netralitas yang menolak penempatan anggota tim sukses, relawan atau kelompok pendukung kemenangan calon presiden serta partai politik pada perusahaan.

“Siapapun, putra-putri terbaik bangsa yang memiliki komitmen, prestasi, dan rekam jejak yang baik harus diberikan kesempatan mengelola BUMN. Jangan karena dia adalah anggota tim sukses, relawan, atau kelompok pendukung akhirnya kita mengabaikan orang-orang baik yang ada di luar sana,” tutur Sandi.

Baca: Lagi, Sri Mulyani Jadi Menteri Keuangan Terbaik di Asia-Pasifik

Sebelumnya ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah mengatakan tidak percaya pada strategi ekonomi Prabowo-Sandi, seperti disampaikan oleh Rizal Ramli. Sebab, Piter melihat, persoalan yang dihadapi ekonomi Indonesia yang membuat pertumbuhan tertahan di 5 persen itu sangat kompleks. "Perlu reformasi struktural untuk memacu pertumbuhan ekonomi kita. Yang disampaikan oleh Rizal Ramli saya kira sangat parsial dan tidak mendasar," ujar Piter saat dihubungi, Selasa, 9 April 2019.

Menurut Piter, beberapa solusi yang disampaikan oleh Rizal Ramli juga kontradiktif. "Misalnya menurunkan tarif listrik. Subsidinya dari mana? Sementara Prabowo selalu mengkritisi utang pemerintah," ujar dia.

ANTARA | HENDARTYO HANGGI