TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Pusat tengah mendorong puluhan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk ikut membiayai proyek jalan tol. Dari catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kontribusi bank-bank daerah dalam pembiayaan jalan tol masih sangat kecil, yakni 1 persen saja.

BACA: Tol Trans Jawa Tak Kurangi Animo Penumpang Kereta Api

"Kami sedang mendorong lagi dan memberi penjelasan ke bank-bank daerah untuk bisa turut serta membiaya jalan tol, terutama di daerah tempat mereka berada," kata Kepala Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), Kementerian PUPR, Danang Parikesit, saat ditemui di kantornya di daerah Jakarta Selatan, Jumat, 5 April 2019.

Menurut Danang, bank-bank daerah ini bisa menggunakan sejumlah instrumen untuk terlibat dalam pembiayaan jalan tol, mulai dari pembiayaan sendiri, sindikasi dengan sesama bank daerah, maupun sindikasi dengan bank nasional yang sudah terbiasa memberikan kredit untuk jalan tol. Dengan instrumen ini, BPJT menargetkan kontribusi bank daerah bisa meningkat hingga 10-15 persen.

Secara umum, Danang menjelaskan total pembiayaan jalan tol sepanjang 2015 hingga 2019 sudah mencapai Rp 500 triliun. Dari jumlah itu, peran bank swasta maupun BUMN, termasuk BUMD, hanya sekitar 36,77 persen. Sisanya dibiayai oleh bank besar seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BUMN di bawah Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur.

<!--more-->

Danang menambahkan, sejumlah bank daerah sebenarnya telah terlibat dalam pembiayaan jalan tol selama ini. Di antaranya Bank Maluku Utara, Bank Sumatera Utara, dan Bank Papua, yang ikut membiayai proyek tol di Pulau Jawa. Bahkan, kata Danang, proyek tol Pulo Gadung - Sunter di Jakarta bisa melibatkan 30 sindikasi perbankan, yang didalamnya juga terdapat sejumlah bank daerah.

Arahan ke depan, bank daerah akan diminta untuk lebih memprioritaskan pembiayaan jalan tol yang tengah dibangun di daerah tempat mereka beroperasi, bukan lintas provinsi seperti yang selama ini dilakukan. Danang juga menyadari bahwa porsi pembiayaan jalan tol oleh bank daerah ini masih rendah karena belum semuanya memiliki kemampuan dan kapasitas dalam mengendalikan resiko investasi di jalan tol.

BPJT bakal menggandeng Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) untuk mulai memberikan sosialisasi ke anggota mereka. Harapannya, fokus bank daerah bisa beralih dari sekedar kredit komersil jangka pendek ke kredit jalan tol yang lebih jangka panjang.

Rencana perluasan peran bank daerah ini sebenarnya juga sudah disampaikan oleh Danang di hadapan para penguasaha saat diskusi di Kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jakarta Selatan, pada Rabu, 20 Maret 2019. Beberapa hari kemudian, Ekonom Aviliani pun mengomentari rencana ini. Ia meminta pemerintah untuk berhati-hati.

Baca: Ke Surabaya Naik Pesawat atau Lewat Trans Jawa? Ini Hitungannya

Aviliani yang juga Komisaris Bank Mega ini mengatakan ekspansi dalam pembangunan jalan tol boleh saja, namun akan lebih baik jika dilakukan secara fokus. Artinya, proyek infrastruktur yang memiliki multiplier effect paling tinggi, maka itulah yang didorong terlebih dahulu.

Di luar pembiayaan oleh bank daerah, Aviliani menyarankan agar obligasi atau surat utang dari pemerintah daerah lebih didorong. Beberapa daerah, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat dinilai sudah cukup mampu untuk menerbitkan obligasi demi membiayai proyek infrastruktur secara mandiri. "Karena mereka butuh juga infrastruktur yang mendatangkan multiplier effect bagi perekonomian setempat."