TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah menyatakan Indonesia masih menjadi sasaran empuk tuduhan praktek dumping. Hal itu terlihat dari masih kuatnya tekanan jaringan importir terhadap pengusaha lokal dalam menentukan harga jual produk. "Departemen Perdagangan selalu melakukan sosialisasi, tapi tidak mudah," kata Direktur Pengamanan Perdagangan Martua Sihombing, Rabu (12/3). Martua mengatakan, maraknya tuduhan dumping kepada Indonesia karena harga jual produk di negara tujuan relatif lebih murah dibandingka harga pasar. Strategi para eksportir masih menggunakan data pada saat pengapalan (free on board/FOB). Berdasarkan catatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) selama 2007 Indonesia menempati peringkat keenam sebagai negara dituduh dumping. Tahun sebelumnya Indonesia berada posisi tujuh. Pada 2007, kelima negara yang paling banyak dituduh dumping itu adalah: Jepang, Cina, Korea, Thailand, Korea, dan Amerika Serikat. Adapun sektor yang seringkali dituduh melakukan dumping adalah: kertas, kaca, dan garmen. Menurut Martua, para pengusaha sudah mengetahui latar belakang tuduhan dumping itu. Namun, para pengusaha menjadi tak berdaya karena kuatnya tekanan dari importir dan pembeli di negara tujuan. Pemerintah, kata dia, akan berupaya bersikap kooperatif dan merespon tuduhan dumping. Selain dumping, pemerintah juga menyesalkan banyaknya tuduhan subsidi kepada negara berkembang--salah satunya Indonesia. Sebab, jika mengacu pada definisi, pemberian subsidi hanya bisa dilakukan oleh negara maju yang mensubsidi rakyatnya. "Selama ini negara berkembang yang paling banyak dituduh mensubsidi pengusahanya. Tuduhan melakukan subsidi paling banyak ditujukan ke India, Indonesia," kata Martua.Dia mengatakan, negara yang paling sering menuduh Amerika, Eropa, Kanada, dan lainnya. Padahal definisi subsidi mestinya hanya bisa dilakukan oleh negara maju, tapi malah negara maju yang paling banyak menuduh subsidi," papar Martua. RR ARIYANI