TEMPO.CO, Jakarta - Pemiihan Presiden atau Pilpres diprediksi akan membuat angka konsumsi nasional melonjak. "Penguatan laju konsumsi pada kuartal kedua 2019 ini akan didorong oleh Pemilu dan kuartal ketiga ada Ramadan serta Lebaran," kata ekonom Core Indonesia Hendri Saparini di Jakarta, Selasa 26 Maret 2019.

Baca: Harga BBM Turun Dikaitkan Pilpres, Luhut Pandjaitan: Ngarang Aja

Hendri meyakini, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu serentak dapat memperkuat laju pertumbuhan konsumsi sebagai penggerak ekonomi pada kuartal II/2019. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 ini akan mencapai 5,2% yang didorong oleh penguatan konsumsi. " ujar dia dalam Diskusi 100 Ekonom Perempuan, di Jakarta kemarin.

Dia mengungkapkan, konsumsi setidaknya berperan sebesar 60 persen terhadap ekonomi Indonesia. Hal tersebut membuat ekonomi Indonesia relatif memililki daya tahan yang lebih baik di tengah ketidakpastian global yang berkepanjangan.

Dengan situasi global yang tidak menentu sepanjang 2018, Indonesia disebut masih berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 persen.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani merinci alokasi anggaran untuk Pemilu serentak 2019 mencapai Rp25,59 triliun. Dana tersebut mencakup anggaran persiapan awal senilai Rp465,71 miliar pada 2017, alokasi anggaran Rp9,33 triliun pada 2018, dan alokasi anggaran senilai Rp 15,79 triliun untuk 2019.

"Jadi, totalnya dalam 3 tahun itu kita menyiapkan anggaran sebanyak Rp 25,59 triliun," sebutnya, seperti dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet, Selasa.

Simak: Bank Dunia Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global Melambat di 2019

Anggaran Pemilu 2019 terdiri atas biaya penyelenggaraan, pengawasan, dan kegiatan pendukung. Di samping anggaran penyelenggaraan Pemilu yang senilai Rp25,59 triliun, pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk pengawasan sebesar Rp 4,85 triliun.

Askolani menjelaskan, ada dua faktor yang menyebabkan naiknya anggaran Pemilu tahun ini. Pertama, adanya pemekaran daerah yang menyebabkan kenaikan jumlah penyelenggara Pemilu di daerah. Kedua, terdapat kenaikan kenaikan honorarium bagi para panitia penyelenggara Pemilu.

BISNIS.COM