3 BUMN Sepakat Kembangkan Energi Baru Terbarukan Lewat Sawit

Reporter

Antara

Selasa, 19 Maret 2019 21:00 WIB

Pertamina Investasi Energi Terbarukan Rp 53 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta -Tiga Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yaitu Pertamina, RNI dan PTPN III bersinergi untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan melalui penyediaan bahan baku minyak kelapa sawit ("crude palm oil" atau CPO) yakni "Refined Bleached Deodorized Palm Oil" (RDPO) dan Bio Ethanol.

BACA: Lowongan Kerja BUMN Diperpanjang Hingga 24 Maret 2019

Kerjasama ini ditandatangani oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Direktur Utama RNI B. Didik Prasetyo dan Direktur Utama PTPN III Dolly P Pulungan di Pekanbaru dan disaksikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno di Riau.

"Sinergi seperti ini terus saya dorong untuk pemakaian Energi Baru dan Terbarukan atau EBT dan tentunya sebagai salah satu bentuk dukungan BUMN ikut serta dalam kampanye dunia mendorong penggunaan EBT. Dan salah satunya dengan penggunaan kelapa sawit karena kita tahu potensi kelapa sawit di Riau sangat besar," tutur Menteri Rini dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019.

BACA: Di Medan, Menteri BUMN Resmikan 5 Proyek Strategis Sekaligus

Advertising
Advertising

Sementara itu Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan bahwa melalui kesepakatan ini semua pihak bersepakat untuk menjajaki rencana kerjasama pasokan bahan baku nabati dari RNI dan PTPN III yang memanfaatkan kebun kelapa sawit milik RNI dan PTPN III dan juga kebun kelapa sawit milik Petani Kelapa Sawit di wilayah kerja RNI dan PTPN III. Hasil pengolahan kelapa sawit tersebut akan dimanfaatkan oleh Pertamina untuk diolah lebih lanjut menjadi bahan bakar nabati.

Bagi plasma PTPN dan petani kelapa sawit, program ini diharapkan mampu meningkatkan serapan produk CPO sehingga dapat membantu menstabilkan harga Tandan Buah Segar di tingkat petani.

Selaras dengan hal tersebut PTPN juga mendorong percepatan peremajaan tanaman kelapa sawit plasma sehingga dapat menjamin pasokan bahan baku bagi pengembangan bahan bakat nabati ini. Oleh karena itu program ini merupakan bukti kehadiran BUMN bagi sawit rakyat.

Sedangkan bagi RNI, sinergi ini merupakan bagian dari upaya untuk melakukan hilirisasi produk CPO dari kebun kelapa sawit yang dikelola oleh anak perusahaan RNI Group, yaitu PT Perkebunan Mitra Ogan dan PT Laras Astra Kartika.

Selain itu juga sebagai upaya untuk memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi sehingga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan dan peningkatan produktivitas produk turunan kelapa sawit, baik dalam lingkup RNI Group maupun secara nasional.

Selain CPO, RNI melalui Anak Perusahaan yang bergerak di industri gula, yaitu PT PG Rajawali I, akan memasok molases untuk diolah bersama Pertamina menjadi Bioethanol Fuel Grade dengan kapasitas 30.000 kl/tahun. Molases sendiri merupakan produk sampingan yang dihasilkan dari proses pengolahan tebu, pemanfaatannya untuk diolah sebagai energi baru dan terbarukan dapat memberikan nilai tambah yang signifikan.

Saat ini, pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM No. 32 tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain juga telah menetapkan mandatori Program B20 dimana BBM (jenis Solar) yang dijual harus mengandung setidaknya 20% Biodiesel.

Baca berita tentang BUMN lainnya di Tempo.co.

Berita terkait

GAPKI Sebut Kinerja Ekspor Sawit Turun, Ini Penyebabnya

6 jam lalu

GAPKI Sebut Kinerja Ekspor Sawit Turun, Ini Penyebabnya

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengatakan kinerja ekspor sawit mengalami penurunan. Ini penyebabnya.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

7 jam lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

16 jam lalu

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki tanggapi soal target pemerintah menyelesaikan pemutihan hutan di lahan sawit September 2024.

Baca Selengkapnya

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

19 jam lalu

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

23 jam lalu

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

Perkebunan sawit PT Riau Agrotama Plantation (PT RAP), anak perusahaan Salim Group diduga merambah hutan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Baca Selengkapnya

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

23 jam lalu

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

1 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

1 hari lalu

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

1 hari lalu

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

Tiga bulan pertama 2024, kredit BNI utamanya terdistribusi ke segmen kredit korporasi swasta.

Baca Selengkapnya