Go-Jek Bantah Perang Tarif dengan Grab
Reporter
Fajar Pebrianto
Editor
Rahma Tri
Rabu, 6 Maret 2019 13:23 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan teknologi, Go-Jek Indonesia, membantah telah menerapkan strategi perang tarif dalam menghadapi pesaingnya di industri transportasi online yaitu Grab Indonesia. Menurut Go-Jek, istilah perang tarif hanyalah merupakan pandangan dari akademisi terhadap industri ini.
Baca: Nilai Ekonomi Digital Bakal Tembus USD 130 Miliar di 2020
"Kami menghindari praktik apapun yang bisa menyebabkan strategi perang harga," kata Senior Manager Corporate Affairs Go-Jek Indonesia, Alvita Chen, saat ditemui usai peluncuran program cicilan sembako bagi mitra pengemudi di kantornya, Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Maret 2019.
Selama ini, kata Alvita, penentuan harga pada layanan transportasi di Go-Jek, ditentukan lewat kemampuan dari konsumen di daerah operasi dari perusahaannya. Selain itu, Go-Jek lebih memfokuskan diri pada kesejahteraan dari pengemudi. "Itu tentu tidak bisa dicapai dengan strategi perang harga," kata Alvita.
Sebelumnya, Go-Jek disarankan keluar dari zona perang tarif dengan Grab, dan tak terpancing untuk terlibat semakin dalam. Dikhawatirkan, perang tarif justru akan mengancam kelangsungan usaha serta menghambat inovasi dalam investasi teknologi ojek online.
“Ini sangat tidak sehat. Menggangu inovasi karena profit turun akibat banyak bakar uang di promo tarif dan dampaknya merugikan mitra pengemudi juga,” kata pengamat industri digital dari Universitas Indonesia, Harryadin Mahardika, di Jakarta, Ahad, 3 Maret 2019.
Simak: Strategi Nadiem Agar Go-Jek di Thailand Sesukses di Indonesia
Laporan soal perang harga antara Go-Jek dan Grab ini juga sempat dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Tapi sejauh ini, KPPU menilai belum ada praktik-praktik yang bertentangan dengan Undang-Undang, pada penetapan tarif dari Go-Jek maupun Grab.
Alvita menambahkan, Go-Jek sangat kooperatif jika KPPU membutuhkan keterangan lebih lanjut dari perusahaannya terkait tudingan perang tarif itu. "Kami ada tim khusus yang berhubungan pemerintah, kalau diskusi atau riset lain, kamu selalu terbuka," ujar dia
