3 Menteri Ekonomi Jokowi Dijadwalkan Hadiri Debat Capres II

Minggu, 17 Februari 2019 13:34 WIB

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi bersalaman dengan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto, usai Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah menteri bidang ekonomi pemerintahan Jokowi akan menghadiri debat capres di Hotel Sultan malam ini, Ahad, 17 Februari 2019. Berdasarkan pantauan, nama-nama menteri bidang ekonomi Kabinet Kerja tercantum di kursi undangan KPU di dalam ruang debat.

Baca: Soal Impor Pangan, Kubu Jokowi: Tak Masalah daripada Harga Naik

Nama-nama tersebut, antara lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Djonan. Selain para menteri juga ada nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar yang tercantum dalam daftar pengisi kursi undangan KPU di ruang debat.

KPU beserta televisi penyelenggara siaran langsung debat, yakni RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV dijadwalkan melakukan gladi bersih debat pada pukul 14.00 WIB. Debat capres putaran kedua ini akan melibatkan dua moderator yakni Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki.

Saat ini televisi penyelenggara tampak masih melakukan persiapan penyelenggaraan debat kedua yang menampilkan dua capres. Debat kali ini bertemakan energi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pangan, dan infrastruktur.

Advertising
Advertising

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan calon, yakni pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno. Khusus untuk pelaksanaan debat capres jilid kedua ini, Kepolisian tak akan memberlakukan rekayasa lalu lintas khusus.

"Tidak ada rekayasa, hanya pengamanan lalu lintas di sekitar Hotel Sultan diperketat," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusuf saat dikonfirmasi lewat pesan pendek.

Adapun sebanyak 614 personel, kata Yusuf, diterjunkan untuk pengamanan lalu lintas. Meski begitu, rekayasa dapat sewaktu-waktu diberlakukan jika kondisi lalu lintas mengalami kepadatan. "Apabila situasi di lapangan ada kemacetan kami akan laksanakan diskresi," ucap dia.

Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan sebanyak 2.981 personel gabungan akan mengawal jalannya debat capres kedua. Personel gabungan terdiri atas Polri, TNI, dan aparat dari pemerintah daerah. Jumlah mereka lebih banyak daripada yang dikerahkan saat debat pertama.

Polisi memecah ribuan personel tersebut menjadi tiga bagian yakni ring satu, ring dua, dan ring tiga. Di ring satu, petugas akan menjaga lokasi vital debat, yakni di dalam The Sultan Hotel. Khusus di bagian panggung debat dan sekitarnya akan 'dikuasai' Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres.

Mereka juga akan berada di ruang tamu VIP dan lokasi parkir kendaraan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Di ring dua, petugas akan berjaga di sekitar hotel. Sedangkan di ring ketiga, petugas gabungan akan berjaga di sekitar jalan keluar-masuk hotel, jalan raya di kawasan The Sultan, hingga Simpang Susun Semanggi.

Baca: Debat Capres Kedua, Ada Sesi Adu Argumen Tanpa Batas Waktu

Pada debat capres perdana 17 Januari 2019 lalu, Polda Metro Jaya juga menerjunkan jumlah personel yang sama, yakni sekitar 2.000. Debat tersebut berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

ANTARA | ADAM PRIREZA

Berita terkait

PPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat

6 menit lalu

PPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat

PPP mengkonfirmasi pihaknya akan menemui Prabowo Subianto usai pilpres 2024 selesai. Namun PPP menegaskan arah politiknya akan dibahas dalam Rapimnas.

Baca Selengkapnya

Budi Arie Projo Klaim Tak Ada Cawe-cawe Jokowi di Pilkada 2024

26 menit lalu

Budi Arie Projo Klaim Tak Ada Cawe-cawe Jokowi di Pilkada 2024

Ketum ProjobBudi Arie juha mengatakan belum ada arahan khusus dari Jokowi mengenai pilkada.

Baca Selengkapnya

Ketum Projo Budi Arie Pastikan Jokowi Bukan Lagi Kader PDIP

27 menit lalu

Ketum Projo Budi Arie Pastikan Jokowi Bukan Lagi Kader PDIP

Ketika ditanya peluang Jokowi masuk partai lain, Budi Arie meminta publik menunggu. Dia juga bicara soal peluang Jokowi masuk Golkar.

Baca Selengkapnya

Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

35 menit lalu

Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

Keberadaan partai oposisi sangat penting untuk memberikan pengawasan dan mengontrol jalannya pemerintahan. Ini pendapat dosen filsafat UGM.

Baca Selengkapnya

Saat Bos Apple dan Bos Microsoft Bergiliran Temui Presiden Jokowi

51 menit lalu

Saat Bos Apple dan Bos Microsoft Bergiliran Temui Presiden Jokowi

Presiden Jokowi menerima lawatan Bos Microsoft Satya Nadella. Sebelumnya, Bos Apple Tim Cook juga telah menemui Jokowi. Apa yang dibahas?

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Bos Microsoft Bahas Investasi Besar di Bidang Kecerdasan Buatan

1 jam lalu

Jokowi dan Bos Microsoft Bahas Investasi Besar di Bidang Kecerdasan Buatan

Budi Arie yang mendampingi Jokowi saat bertemu Nadella mengatakan Microsoft akan berinvestasi secara signifikan dalam empat tahun ke depan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Kunjungan Bos Microsoft Satya Nadella di Istana

3 jam lalu

Jokowi Terima Kunjungan Bos Microsoft Satya Nadella di Istana

Presiden Jokowi menerima lawatan Chief Executive Officer Microsoft untuk membahas investasi perusahaan raksasa teknologi asal Amerika Serikat di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Satgas-Satgas Bentukan Jokowi, Terbaru Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol

4 jam lalu

Satgas-Satgas Bentukan Jokowi, Terbaru Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kerap membentuk Satuan Tugas alias Satgas. terakhir tunjuk Bahlil pimpin Satgas Gula dan Bioetanol.

Baca Selengkapnya

Peradilan Siallagan: Pemidanaan Adat Batak Sebelum Hukum Modern, Ada Kanibalisme

4 jam lalu

Peradilan Siallagan: Pemidanaan Adat Batak Sebelum Hukum Modern, Ada Kanibalisme

Dia menyebut kedatangan misionaris menjadi peralihan di mana hukum pidana modern menggantikan hukum pidana Batak.

Baca Selengkapnya

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu

4 jam lalu

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu

Waketum Partai Gelora Fahri meminta PKS mempertimbangkan dengan matang keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya