Soal Impor Pangan, Kubu Jokowi: Tak Masalah daripada Harga Naik

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat meninjau stok beras di Gudang Bulog, Perum Bulog Divre DKI Jakarta, Kamis 10 Januari 2019. Presiden menegaskan peninjauan untuk memastikan stok beras aman. Agar tidak terjadi spekulasi harga beras di pasar. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat meninjau stok beras di Gudang Bulog, Perum Bulog Divre DKI Jakarta, Kamis 10 Januari 2019. Presiden menegaskan peninjauan untuk memastikan stok beras aman. Agar tidak terjadi spekulasi harga beras di pasar. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan impor sejumlah bahan pangan yang diambil oleh calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi diperkirakan bakal jadi salah satu bola panas dalam debat calon presiden putaran kedua yang digelar nanti malam. Banyak pihak memperkirakan kubu Jokowi mengutamakan stabilitas harga, sementara Prabowo mengungkit swasembada pangan.

    Baca: Bos Bukalapak Sebut Dana Riset Rp 28 T, Jokowi: Sudah Rp 26 T

    Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Moeldoko, mengatakan kandidat yang ia usung siap menghadapi serangan soal impor pangan dan stabilitas harga pangan dari pesaingnya. “Isu besarnya sudah ditangkap, persoalan pangan, sumber daya. Beliau sudah sangat ngelotok," kata dia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 14 Februari 2019. 

    Moeldoko memperkirakan debat dengan topik soal pangan, energi, infrastruktur, lingkungan hidup, dan sumber daya alam ini bakal lebih seru dari sebelumnya. Sebab, isu ini dinantikan masyarakat.

    Kepada Tempo, Wakil Ketua TKN Johnny G. Plate mengatakan Jokowi akan mengedepankan program stabilitas harga pangan. "Kami tidak menjanjikan harga murah, tapi stabil," ucapnya.

    Politikus Partai NasDem ini mengatakan Jokowi selaku inkumben menjanjikan pembenahan sistem distribusi dan perdagangan pangan. Caranya, kata dia, dengan memangkas alur distribusi dan memperkuat peran badan usaha milik negara seperti Perum Bulog untuk mencegah kenaikan harga pangan di luar musim panen.

    Sementara itu, Juru bicara TKN, Arief Budimanta, mengatakan meski banderolnya naik, daya beli masyarakat yang terjaga menjadi bukti stabilitas harga pangan. Menurut dia, tingkat inflasi bulan lalu sebesar 2,82 persen jauh lebih baik ketimbang beberapa tahun ke belakang. "Impor, kalau perlu, ya. Tidak masalah daripada harga naik," katanya. 

    Impor pangan diprediksi bakal menjadi bahan kritik kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Anggota tim ahli pangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Arie Muftie, mengatakan hal ini menjadi bukti gagalnya janji swasembada pangan pokok, seperti beras.

    Menurut Arie, pemerintah saat ini terlampau banyak mengimpor bahan pangan. Dia memberi contoh impor beras tahun lalu yang dilakukan pada musim panen Maret-Juni. Arie pun menyitir salah satu rencana aksi Prabowo-Sandi, yakni menyetop impor saat musim panen.

    “Komitmen kami, kebutuhan akan diisi lebih dulu oleh pasokan dari dalam negeri,” kata dia. Wakil Ketua BPN Fadli Zon juga mengatakan kubunya bakal mengungkit janji swasembada pangan Jokowi. “Swasembada, menurut saya, gagal total. Kalau infrastruktur jadi andalan mereka, masyarakat kan makan nasi bukan infrastruktur,” ujar politikus Partai Gerindra itu.

    Baca: Debat Kedua, Divestasi Freeport Bisa Dongkrak Daya Jual Jokowi?

    Selama beberapa waktu terakhir, Prabowo dan Sandiaga blusukan ke pasar tradisional di berbagai daerah untuk memantau harga pangan. Pekan lalu, Prabowo menegaskan janjinya untuk segera menurunkan harga bahan pokok strategis, seperti daging, telur, gula, hingga beras, dalam 100 hari kerja pertama jika ia dilantik menjadi presiden.

    AHMAD FAIZ | CAESAR AKBAR | YOHANES PASKALIS PALE DAE


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.