TEMPO.CO, Jakarta - Usulan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto agar nama Menteri Keuangan diganti menjadi Menteri Pencetak Utang ditanggapi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menilai hal itu tak etis diucapkan oleh Prabowo.

Baca: Prabowo Sebut Sri Mulyani Pencetak Utang, Kemenkeu Tersinggung

"Ya enggak etis saja itu. Ibu Sri Mulyani itu Menteri Keuangan terbaik di dunia," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019.

Luhut menyebutkan Sri Mulyani telah mendapat gelar menteri keuangan terbaik di dunia. Gelar itu didapat Sri Mulyani oleh majalah keuangan internasional The Banker, Rabu, 2 Januari 2019. Penghargaan diberikan antara lain karena Sri Mulyani masih mampu menjaga perekonomian negara di tengah berbagai bencana dan tragedi di 2018.

The Banker merupakan majalah keuangan internasional yang berkantor pusat di London. Majalah ini juga merupakan sumber utama data dan analisis dalam industri keuangan dan perbankan.

Sebelumnya, Prabowo mengusulkan penggantian nama Menteri Keuangan itu karena data menunjukkan nilai utang Indonesia terus bertambah banyak dari tahun ke tahun. "Utang menumpuk terus, kalau menurut saya jangan disebut lagi lah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang," kata Prabowo di acara Deklarasi Nasional Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia untuk Pemenangan Prabowo-Sandi di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Timur, Sabtu, 26 Januari 2019.

Prabowo menyebut menteri keuangan saat ini gemar dan bangga mencetak utang. Namun, kata dia, yang disuruh membayar utang orang lain.

Terkait utang pemerintah yang nilainya naik itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa selama ini pengelolaannya sebagai instrumen keuangan untuk membiayai anggaran dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. "Dibicarakan secara transparan. Bukan ujug-ujug, tidak ugal-ugalan," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.

Baca: Prabowo Samakan Ekonomi Indonesia dengan Rwanda hingga Ethiopia

Sri Mulyani juga meminta supaya data perbandingan utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dibandingkan dengan data negara lain. Rasio utang terhadap PDB di Indonesia yang sebesar 30 persen dianggapnya tidak tinggi. Kendati demikian, dia memastikan pemerintah akan tetap berhati-hati.

Simak berita lainnya terkait Prabowo di Tempo.co.