TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gerindra merespons sejumlah kritik dari kubu calon presiden nomor urut 01 Jokowi yang dialamatkan ke calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto khususnya terkait janjinya menggenjot rasio pajak atau tax ratio hingga 16 persen. Partai Gerindra menyampaikan kultwit hingga 41 cuitan melalui akun Twitter resmi @Gerindra sejak Selasa malam lalu dengan tagar #ReformasiPajakPrabowoSandi.

Baca: Jokowi Sebut Omzet Bisnis Mebelnya Kini Kalah dari Markobar

Pada awal cuitannya, Partai Gerindra menyatakan bersyukur bahwa setidaknya ada kemajuan dari kubu Joko Widodo bahwa kini pembicaraan atau kritik yang dilakukan ada di tataran program dan gagasan. "Bukan hoax, fitnah, menyerang pribadi, dan hal-hal yang tidak membawa keuntungan bagi bangsa dan negara," seperti dikutip dari akun @Gerindra, Selasa, 22 Januari 2019.

Sebelumnya, Prabowo berjanji akan memangkas tarif pajak jika terpilih menjadi presiden pada pemilu 17 April 2019. Tujuannya agar kesadaran membayar pajak, lalu penerimaan dari pajak juga bisa meningkat, hingga akhirnya rasio pajak bisa dikerek menjadi 16 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), dari yang saat ini hanya 11,5 persen.

Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. Istilah ini yang sering dipakai untuk mengukur kinerja pemungutan pajak.

Selanjutnya, Partai Gerindra menilai pemanfaatan pajak di era Jokowi belum berhasil mengurangi kesenjangan maupun meratakan distribusi kekayaan di Indonesia. Ini tercermin dari harta 4 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 100 juta rakyat terbawah. Bahkan, Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang paling tidak merata.

Selain itu, Partai Gerindra juga melihat dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi tidak pernah mencapai target. Pada kenyataannya, pertumbuhan stabil di level 5 persen, atau di bawah proyeksi Jokowi pada masa pemilu 2015 bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal menyentuh angka 7 persen.

Partai Gerindra pun tak luput menyoroti program pengampunan pajak alias tax amnesty Jokowi yang tak berhasil menggenjot penerimaan pajak. Sebaliknya, Partai Gerindra menyebut tax amnesty sebagai program gagal karena komitmen repatriasi hanya mencapai Rp 147 triliun atau setara 14,7 persen dari target Rp 1.000 triliun.

Atas kondisi itulah, Prabowo dan Sandiaga merancang #ReformasiPajakPrabowoSandi, dengan kebijakan utamanya meningkatkan rasio pajak menjadi 16 persen. "Diperlukan reformasi struktural sehingga Indonesia tidak terus terjebak dalam middle income trap atau perangkap penghasilan menengah," tulis Partai Gerindra.

Ada lima strategi utama yang akan dijalankan jika Prabowo dan Sandiaga terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di pemilihan presiden 2019 mendatang. Kelima strategi itu meliputi pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan dan pembangunan infrastruktur perpajakan secara menyeluruh dan modern.

<!--more-->

Selain itu Prabowo dan Sandiaga menyebutkan tiga strategi lainnya seperti mendorong instrumen pajak untuk mengurangi kesenjangan sosial, menurunkan tarif pajak, dan terakhir melakukan ekstensifikasi pajak lewat digitalisasi, otomatisasi, implementasi infrastruktur teknologi perpajakan.

Sejumlah pengamat sebelumnya telah menanggapi wacana kenaikan tax ratio itu. Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo, misalnya, menyayangkan bila kenaikan tax ratio dijadikan sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi akar permasalahan korupsi, yakni gaji PNS dan aparat penegak hukum yang dianggap masih rendah.

"Logika sederhana, pemerintah ingin menarik pajak lebih besar dari rakyat, untuk membiayai para aparatur negara yang tugasnya melayani kepentingan rakyat," ujar Prastowo, Jumat, 18 Januari 2019.

Prastowo menilai tax ratio bukanlah satu-satunya alat ukur bagi kinerja institusi pemungut pajak lantaran ada beberapa faktor dan kondisi yang perlu diperiksa dan dibandingkan. Misalnya, besaran insentif pajak, besarnya sektor informal (underground economy), insentif untuk menghindari pajak, kehandalan sistem, tingkat kepatuhan pajak, dan lain-lain.

Hal senada disampaikan oleh ekonom Insititute for Development Economics and Finance Bhima Yudhistira. Ia tak sepakat jika hasil usaha untuk meningkatkan tax ratio digunakan untuk membiayai gaji pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara. Dia mengatakan jika dana hasil peningkatan tax ratio lebih baik digunakan untuk belanja modal.

"Sebaiknya dananya digunakan untuk pos belanja modal khususnya untuk infrastruktur jangan dihabiskan untuk belanja birokrasi," kata Bhima kepada Tempo, Ahad 20 Januari 2019.

Baca: Prabowo Bandingkan Rasio Pajak di Era Soeharto dan Jokowi

Pasalnya, kata Bhima, selama ini, dalam pemerintahan Presiden Jokowi alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja pegawai sudah cukup besar. Misalnya, porsi belanja pegawai pada APBN 2019 mencapai 23,3 persen dari total belanja pemerintah.