TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akhirnya mengeluarkan aturan perpajakan untuk para pelaku e-commerce. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi meneken Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada 31 Desember 2018.

BACA: Sri Mulyani Dianggap Layak Jadi Presiden Bank Dunia

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019,” bunyi beleid anyar tersebut sebagaimana dikutip dari siaran pers di situs resmi Sekretariat Kabinet, setkab.go.id, Sabtu, 12 Januari 2019. Dengan keluarnya aturan itu diharapkan para pelaku usaha bisa menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan mudah sesuai model transaksi yang digunakan.

Dengan berlakunya peraturan ini, nantinya penyedia platform marketplace wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak alias NPWP dan wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak alias PKP. Kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP, menurut PMK ini, juga diberlakukan kepada penyedia platform marketplace, kendati ia memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam PMK mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.

BACA: Ragam Model Atasan Batik Sri Mulyani saat Bekerja

Di samping itu, aturan anyar ini juga mewajibkan pedagang atau penyedia jasa untuk memberitahukan NPWP kepada penyedia platform marketplace. Apabila para pedagang dan penyedia jasa belum memiliki NPWP, mereka bisa segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP tersebut melalui aplikasi registrasi NPWP yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak, atau melalui aplikasi yang disediakan oleh penyedia platform marketplace. Opsi lainnya, pedagang atau penyedia jasa wajib memberitahukan nomor induk kependudukan kepada penyedia platform marketplace.

“Pedagang atau Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan barang atau jasa secara elektronik (e-commerce) melalui Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan,” bunyi Pasal 4 PMK ini.

Berdasarkan beleid ini, pengusaha kena pajak, baik pedagang maupun penyedia jasa yang melakukan transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak secara elektronik melalui aplikasi wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

“Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana sebesar sepuluh persen dari Nilai Transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP,” bunyi Pasal 5 ayat (2) PMK ini. Sedangkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang mengikuti tarif dan tata cara penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, melalui beleid ini, pengusaha kena pajak baik pedagang maupun penyedia jasa diwajibkan untuk melaporkan SPT masa PPN.

Baca berita tentang Sri Mulyani lainnya di Tempo.co.