Pertumbuhan Penerimaan Pajak 2018 Dipuji, Meski Target Meleset

Jumat, 4 Januari 2019 07:15 WIB

Wajib pajak melaporkan SPT pajak di kantor pelayanan di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak bisa menjadi tulang punggung agar suatu negara dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga kedaulatan. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.Co, Jakarta - Realisasi penerimaan pajak pada 2018 hanya mampu mencapai angka Rp 1.315,9 triliun, atau 92,4 persen dari target APBN 2018 yang dipatok Rp 1.424 triliun. Meski tak mencapai target, Kepala Peneliti Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai penerimaan pajak tersebut sangat bagus.

Baca juga: Sri Mulyani: Penerimaan Negara 2018 Rp 1.942 T, Lampaui Target

"Hal ini terlihat dari tingginya angka pertumbuhan penerimaan pajak yang mencapai 14,3 persen," kata Bawono saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 3 Januari 2018. Angka pertumbuhan ini, kata dia, jauh di atas rata-rata tiga tahun sebelumnya, 2015 hingga 2017 yang hanya sekitar 6 persen.

Rabu, 2 Januari 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan capaian APBN 2018, baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara. Sri mengakui penerimaan pajak tahun 2018 masih kurang sebesar Rp 108,1 triliun. Tapi, kata dia, pertumbuhan drastis dicapai oleh penerimaan pajak non-migas, dari 2,9 persen pada 2017 menjadi 13,7 persen pada 2018.

Selain itu, realisasi penerimaan pajak tahun ini sebenarnya lebih baik dari tahun lalu. Pada 2017, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.151,1 triliun atau sekitar 89 persen dari target yang dipatok Rp 1.283,57 triliun. Artinya, tahun ini terjadi peningkatan sebesar 14,3 persen seperti yang disampaikan Bawono.

Menurut Bawono, ada tiga komponen utama yang mendorong perbaikan penerimaan pajak di 2018, khususnya pertumbuhan pajak non-migas seperti yang disampaikan Sri Mulyani. Ketiganya yaitu membaiknya kinerja sektor manufaktur atau industri pengolahan, lalu sektor pertambangan, dan sektor perdagangan besar. "Ketiganya adalah kontributor utama penerimaan pajak Indonesia."

Sementara dari sisi ekonomi, kata Bawono, kinerja perpajakan 2018 juga relatif stabil. Sebab, tidak ada suatu kebijakan terobosan yang sifatnya berorientasi pada penerimaan jangka pendek semata. Kebijakan pajak pemerintah pun, kata dia, cukup baik dengan adanya tax holiday, kemudahan restitusi, pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. "Akibatnya situasi dunia usaha lebih stabil dan predictable serta diberikan ruang gerak untuk berekspansi."

Berita terkait

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

3 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

3 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

3 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

3 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

3 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

4 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

4 hari lalu

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

5 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

5 hari lalu

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

5 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya