TEMPO.CO, BANDUNG - Direktur Angkutan dan Multimoda, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani mengatakan, tahun ini Kementerian Perhubungan membagikan 240 unit BRT (Bus Rapit Transit) dan 180 unit bus sekolah pada sejumlah daerah di Indonesia. Jawa Barat menerima 50 unit BRT dan 17 bus sekolah.

Simak: Driver Grab Jawa Barat Bisa Cicil Bayar Pajak Kendaraan

“Jawa Barat paling banyak,” kata dia usai menyaksikan penyerahan bus bantuan Kementerian Perhubungan di Gedung Sate, Bandung, Rabu, 19 Desember 2018.

Yani mengatakan, Kementerian Perhubungan setiap tahunnya menerima proposal permintaan bantuan BRT dan bus sekolah. “Ini didapat dengan mengajukan proposal. Artinya bus itu harus dibiayai pemerintah daerah,” kata dia. "Tahun depan masih ada lagi."

Rute dan tarif layanan bus tersebut diserahakan pada masing-masing daerah yang menerima bantuan BRT dan bus sekolah. “Silahkan dikelola kabupaten/kota, atau kalau dia punya yayasan dikelola yayasan, kalau universitas dikelola universitas untuk kegiatan belajar mengajar yang lebih efisien dan lebih baik,” kata dia.

Yani mengatakan, Kementerian Perhubungan sengaja membagikan BRT dan bus sekolah untuk mendorong publik menggunakan angkutan umum yang terjangkau dan nyaman, untuk menekan penggunaan kendaraan roda dua di jalanan. “BRT itu tempat naiknya khusus, artinya harus ada rekayasa sosial agar orang tidak naik di sembarang tempat. Bus sekolah kami sediakan khusus untuk mengangkut anak sekolah,” kata dia.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyerahkan hibah BRT dan bus sekolah pada sejumlah daerah di Jawa Barat. “Tujuan hibah ini agar menjadi solusi memecahkan masalah kepadatan lalu-lintas dan polusi udara. Jumlah hibah yang diberikan 50 unit BRT dn 17 unit bus sekolah,” kata dia Gedung Sate, Bandung, Rabu, 19 Desember 2018.

Hibah bus tersebut dibagikan pada sejumlah daerah dan kampus. Diantaranya untuk Kota Bekasi, Kota Banjar, Pangandaran, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon, Garut, Kuningan, Ciamis, Indramayu, serta Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan, traye bus hibah Kementerian Perhubungan berikut penetapan tarifnya diserahkan pada masing-masing kabupaten/kota yang menerima hibah tersebut. Sejumlah daerah yang belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah bisa menyerahka pengelolaan bus tersebut pada Dinas Perhubungan masing-masing. “Ini kan untuk layanan perintis,” kata dia pada Tempo, Rabu, 19 Desember 2018.