Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pengarahan dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kemenkeu, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. Dalam kesempatan itu Sri Mulyani mengingatkan pemerintah daerah tidak menggunakan makelar untuk proses pencairan dana transfer ke daerah karena tidak sesuai dengan tata kelola yang berlaku. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditujukan untuk pembiayaan infrastruktur pada 2019 mencapai sekitar Rp 400 triliun.
Angka tersebut disampaikan Sri Mulyani saat menjadi pembicara dalam Seminar "Prospek Bisnis dan Investasi Jawa Tengah 2019" di Semarang, Jawa Tengah, Rabu.
Besaran APBN 2019, kata dia, mencapai Rp 2.461 triliun untuk dibelanjakan. "Jumlah sebesar itu untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, lanjut dia, mencapai sekitar Rp 400 triliun, sektor kesehatan sekitar Rp 120 triliun, serta pendidikan sekitar Rp 500 triliun.
Ia juga mengungkapkan alokasi dana transfer dari APBN ke daerah yang besarnya mencapai Rp 826 triliun.
"Ini dana yang ditransfer langsung ke rekening daerah, bisa berupa dana bagi hasil, DAU, atau DAK," katanya.
Sri Mulyani menambahkan memasuki 2019, Indonesia akan memasuki APBN yang sehat dan momentum ekonomi yang terjaga.
Menurut dia, APBN 2018 mengalami defisit anggaran terbaik dalam lima tahun terakhir. Defisit APBN, lanjut dia, mencapai 1,9 persen, lebih rendah dari perkiraan sebesar 2,2 persen.
"Sampai akhir Desember diharapkan tetap terjaga, bahkan kalau bisa lebih baik lagi," kata Sri Mulyani.
