TEMPO.CO, Bali - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa ekspor Indonesia tahun depan bakal menghadapi sejumlah tantangan besar. "Tekanan ekspor akan cukup nyata dan perlu diwaspdai," kata Sri Mulyani dalam diskusi di Nusa Dua, Bali, Kamis 6 Desember 2018.

Baca: Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru Soal Tarif Ekspor CPO Nol

Berbagai kondisi ekternal, kata Sri Mulyani, diprediksi akan terus berlanjut seperti penurunan harga minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan penyesuaian oleh Cina yang membuat permintaan batu bara menurun. Imbas secara langsung akan dirasakan oleh pendapatan negara dari sektor sumber daya alam yang diprediksi bakal ikut tergerus.

Dari data Kemenkeu, realisasi pendapatan sumber daya alam non-migas hingga November 2018 telah mencapai Rp 45 triliun atau 100,8 persen dari asumsi di APBN yang sebesar Rp 44,7. Tapi relalisasi tahun sebelumnya lebih baik lagi yaitu sekitar 106 persen, dari asumsi APBN-P 2018 sebesar Rp 41 triliun, dan nilai realisasi per November 2017 sebesar Rp 43,5 triliun.

Sementara secara pertumbuhan, pendapatan sumber daya alam non-migas tahun ini baru 3,6 persen, dibandingkan tahun lalu yang mencapai 25,8 persen. pertumbuhan yang lebih kecil ini juga terjadi di pendapatan migas dari 97,9 persen di November 2017 menjadi hanya 72,9 persen di November 2018.

Berkaitan dengan situasi ini, Kemenkeu pada Rabu, 5 November 2018, telah resmi mengumumkan pembebasan pungutan ekspor CPO. Pembebasan pungutan ini dilakukan lantaran harga CPO ditingkat internasional yang terus mengalamai depresiasi hingga di bawah angka US$ 500 per ton. Ini juga merupakan salah satu upaya Kemenkeu menggenjot ekspor CPO.

Dengan skema yang baru ini, maka pungutan akan disesuaikan dengan pergerakan harga CPO di dunia. Jika harga di bawah US$ 570 per ton, maka tidak ada pungutan apapun. Jika harganya naik di rentang US$ 570 hingga US$ 690 per ton, maka akan ada pungutan US$ 25 per ton. Jika melebihi US$ 690 per ton, maka pungutan kembali normal di angka US$ 50 per ton.

Cara seperti ini, kata Sri Mulyani, akan terus ditempuh pemerintah untuk memperbesar daya dongkrak APBN 2019 nantinya. Sebab, defisit APBN 2019 bakal ditekan menjadi hanya 1,84 persen. Namun, ujar Sri Mulyani, pembebasan pungutan seperti ini atau tax allowance lainnya, maka daya dongkrak APBN 2019 diprediksi tak hanya sekedar 1,84 persen, tapi mencapai Rp 150 triliun lebih.

FAJAR PEBRIANTO