Darmin Nasution: Program Nawacita Terus Direalisasikan

Selasa, 27 November 2018 21:02 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Wakil Kepala Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke XVI di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 16 November 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Program Nawacita terus diupayakan untuk dapat terealisasi, salah satunya berdikari dalam ekonomi. Namun demikian, ketidakpastian ekonomi global terus melanda dan membuat kinerja indikator-indikator ekonomi tampak kurang optimal.
BACA: Darmin Ingin Industri Panel Kayu Kembali Berjaya

Menurut Darmin pemerintah merespons situasi ini dengan membuat kebijakan-kebijakan guna memperkuat neraca perdagangan dan mendorong investasi langsung. “Pemerintah telah memiliki dua langkah fundamental untuk memperbaiki keadaan, yakni kebijakan penguatan neraca perdagangan, yang dilakukan secara paralel dengan kebijakan stimulus investasi langsung melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI,” kata Damin dalam keterangan tertulis, Selasa, 27 November 2018.

Darmin menyampaikan hal itu saat melakukan dialog dengan para pelaku usaha dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Tahun 2018 di Surakarta, Jawa Tengah.

Menurut Darmin kebijakan stimulus investasi langsung melalui kebijakan PKE XVI itu, terdiri dari tiga kebijakan yakni perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan peningkatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) hasil Sumber Daya Alam, menjadi fokus pemerintah untuk mengurangi defisit transaksi berjalan.
Sejak kuartal III-2017, kata dia, perdagangan ekspor barang dan jasa melambat dan menyebabkan transaksi berjalan menurun. Hal ini berimbas pada defisit transaksi berjalan yang semakin melebar.

Darmin mengatakan dorongan terhadap investasi langsung diharapkan dapat meningkatkan surplus transaksi finansial secara jangka pendek sekaligus mengurangi defisit transaksi berjalan dalam jangka menengah.

Dirilisnya PKE XVI pada triwulan III-2018, kata Darmin, telah mempertimbangkan beberapa momentum, antara lain stabilnya pertumbuhan ekonomi di level 5,17 persen, mulai masuknya dana asing, kondisi rupiah yang semakin menguat, kemudahan perizinan melalui Online Single Submission (OSS), dan indikator ekonomi sosial yang membaik.
Sejalan dengan kebijakan ini, pemerintah tengah mengoptimalkan kebijakan penguatan neraca perdagangan melalui dua cara, yaitu pengendalian impor dengan cara mengeluarkan kebijakan mandatory biodiesel B20, penjadwalan ulang Proyek Strategis Nasional (PSN), pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Impor untuk 1447 komoditi. Juga insentif fiskal untuk industri berorientasi ekspor, memberikan kemudahan pelayanan dan pembiayaan untuk ekspor, serta percepatan pengembangan destinasi wisata utama nasional.
“Keberhasilan realisasi kebijakan pemerintah tidak lepas dari dukungan dan kerjasama asosiasi dan pelaku usaha. Saya berharap kita bersama-sama dapat merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Darmin.

Berita terkait

Regulasi Jokowi Buat Perampasan Tanah Adat Kian Masif, AMAN: Pemerintah Gagal Penuhi Janji Nawacita

16 Oktober 2023

Regulasi Jokowi Buat Perampasan Tanah Adat Kian Masif, AMAN: Pemerintah Gagal Penuhi Janji Nawacita

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyoroti berbagai regulasi pemerintah Jokowi yang dinilai membuat perampasan wilayah adat kian mudah.

Baca Selengkapnya

Alasan Sejumlah Organisasi Anggap Cocok Jokowi Dipanggil Pak Lurah, Begini Awal Mulanya

21 Agustus 2023

Alasan Sejumlah Organisasi Anggap Cocok Jokowi Dipanggil Pak Lurah, Begini Awal Mulanya

Sebutan Pak Lurah yang sempat Jokowi singgung dalam Sidang Tahunan MPR RI disebut cocok oleh sejumlah organisasi. Mengapa?

Baca Selengkapnya

Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

7 Februari 2023

Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

Masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo akan berakhir pada Mei 2023 ini. Perry menjabat sejak 23 Mei 2018. Siapa saja yang pernah menjadi Gubernur BI?

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Nyatakan Sikap Dukung BEM UI

30 Juni 2021

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Nyatakan Sikap Dukung BEM UI

Dalam mendukung BEM UI, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menuliskan tagar #KamiBersamaBEMUI.

Baca Selengkapnya

Berikut Susunan Baru Direksi dan Komisaris Pupuk Indonesia

4 Agustus 2020

Berikut Susunan Baru Direksi dan Komisaris Pupuk Indonesia

Erick Thohir merombak jajaran direksi dan komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Angkat Darmin Nasution Jadi Komut Pupuk Indonesia

4 Agustus 2020

Erick Thohir Angkat Darmin Nasution Jadi Komut Pupuk Indonesia

Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat mantan Menko Perekonomian Darmin Nasution menjadi Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia.

Baca Selengkapnya

Darmin Nasution Ingatkan Airlangga untuk Paham Soal Inflasi

23 Oktober 2019

Darmin Nasution Ingatkan Airlangga untuk Paham Soal Inflasi

Darmin Nasution mengingatkan Menko Perekonomian yang baru, Airlangga Hartarto untuk paham soal inflasi.

Baca Selengkapnya

Susi Pudjiastuti dan Darmin Dinilai Jadi Korban Koalisi Jokowi

23 Oktober 2019

Susi Pudjiastuti dan Darmin Dinilai Jadi Korban Koalisi Jokowi

Susi Pudjiastuti dan Darmin Nasution diduga tak menjabat menteri lagi karena korban koalisi gemuk Jokowi.

Baca Selengkapnya

Menko Perekonomian Belum Ditunjuk, Kegiatan Kemenko Tetap Normal

21 Oktober 2019

Menko Perekonomian Belum Ditunjuk, Kegiatan Kemenko Tetap Normal

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono mengatakan kegiatan di Kemenko Perekonomian masih berjalan seperti biasa.

Baca Selengkapnya

AMAN Ingatkan 6 Janji Jokowi ke Masyarakat Adat Belum Terealisasi

21 Oktober 2019

AMAN Ingatkan 6 Janji Jokowi ke Masyarakat Adat Belum Terealisasi

Presiden Jokowi dinilai belum memenuhi janji dalam melindungi dan memajukan masyarakat adat seperti tertuang pada Nawacita periode pertama

Baca Selengkapnya