54 Industri Dibuka ke Investor Asing, Indef: Kebijakan Prematur

Senin, 19 November 2018 12:14 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Wakil Kepala Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke XVI di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 16 November 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute For Development of Economics and Finance atau Indef, Bhima Yudhistira, menyebutkan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) tidak efektif dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia. Pasalnya, dari pengalaman revisi DNI sebelumnya tak lantas menggenjot pertumbuhan realisasi investasi secara signifikan.

Baca: Jokowi Izinkan Asing Kuasai 100 Persen Saham di 54 Industri Ini

"Bahkan di kuartal III lalu, investasi asing langsung atau FDI anjlok minus 20,2 persen dibanding posisi yang sama pada 2017," katanya, Ahad, 18 November 2018. Ia pun mengaku pesimistis dengan adanya paket kebijakan ekonomi yang dirilis pemerintah akhir pekan lalu bakal menggenjot masuknya realisasi investasi asing di Indonesia.

Secara tak langsung Bhima mengaku heran dengan resep pemerintah menarik investasi dengan relaksasi DNI. Sebab, cara ini tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ia berpendapat, seharusnya pemerintah melihat masalah struktural yang menjadi akar permasalahan.

Dengan kondisi di lapangan seperti perizinan yang masih rumit, administrasi pembayaran pajak peringkat di EoDB di atas 100. "Kemudian birokrasi daerah yang lambat, korupsi dan pembebasan lahan butuh waktu lama. Itu yang harus diselesaikan dulu baru investor akan masuk," ujar Bhima. "Ini paket saya bilang setengah matang. Tidak ada yang spesial dan prematur."

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan sulit mengubah pandangan masyarakat yang selalu melihatnya sebagai masuknya asing ke dalam negeri. Padahal, sudah 70 tahun Indonesia merdeka, masih banyak industri yang belum dimiliki.

"Akibatnya begitu ekonominya tumbuh, impornya meledak karena enggak ada barangnya, sehingga kalau melihat nanti itu kita bukan hanya barang, jasa juga kita buka," ujarnya akhir pekan lalu.

Darmin menjelaskan, saat ini sudah terlalu banyak sektor usaha yang kosong atau kurang berkembang. Padahal ada kebutuhan untuk mengembangkannya, termasuk guna mendorong ekspor dan menciptakan substitusi impor.

Karena kekosongan tersebut, menurut Darmin, membuat ekonomu tumbuh pasti diiringi peningkatan impor. Dengan demikian, inilah yang disasar pemerintah supaya kekosongan ini diisi investasi dan kebutuhan terpenuhi. "Coba lihat ada berapa barang sih yang dihasilkan Indonesia?" katanya.

Baca: BKPM Sebut Investasi Asing Melambat, Bagaimana Prospek Properti

Lebih jauh Darmin mencontohkan salah satu industri yang masih didominasi oleh merek asing adalah industri kosmetik. "Kalau baju, ada yang dihasilkan Indonesia. Tapi begitu urusan kosmetik perempuan, coba lihat yang Indonesia mungkin hanya ada satu dua merek dagangnya. Yang lain itu merek asing yang investasi di sini," tuturnya.

BISNIS

Berita terkait

Realisasi Kredit Bank Mandiri Kuartal I 2024 Tembus Rp 1.435 Triliun

2 hari lalu

Realisasi Kredit Bank Mandiri Kuartal I 2024 Tembus Rp 1.435 Triliun

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah menyalurkan kredit konsolidasi sebesar Rp 1.435 triliun pada kuartal I 2024.

Baca Selengkapnya

Polda Metro Jaya Gelar Olah TKP Industri Rumahan Narkoba di Sentul Hari Ini

3 hari lalu

Polda Metro Jaya Gelar Olah TKP Industri Rumahan Narkoba di Sentul Hari Ini

Rumah yang menjadi tempat industri narkoba ini terdiri atas dua lantai, dengan cat berwarna kuning keemasan.

Baca Selengkapnya

Bahlil Prioritaskan Investor Lokal untuk Investasi di IKN: Asing Masuk Klaster Dua

4 hari lalu

Bahlil Prioritaskan Investor Lokal untuk Investasi di IKN: Asing Masuk Klaster Dua

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah memprioritaskan pengusaha dalam negeri untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

8 hari lalu

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

Pemerintah RI membahas langkah strategis mengurangi emisi karbon sektor industri di ajang pameran global Hannover Messe 2024 Jerman.

Baca Selengkapnya

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

11 hari lalu

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

12 hari lalu

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.

Baca Selengkapnya

Pupuk Kujang Kembangkan Produksi Es Kering

15 hari lalu

Pupuk Kujang Kembangkan Produksi Es Kering

Pupuk Kujang menambah lini produk non pupuk dengan meresmikan pabrik dry ice atau es kering memanfaatkan produksi pabrik CO2 cair.

Baca Selengkapnya

Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

21 hari lalu

Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan dampak kebijakan pembatasan impor yang diterapkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

26 hari lalu

CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

Dengan aturan ini, dokumen lartas yang sebelumnya hanya berupa laporan survey (LS) kini bertambah menjadi LS dan Persetujuan Impor.

Baca Selengkapnya

Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

30 hari lalu

Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

Tokopedia menyatakan bersedia bekerja sama dan membantu penerapan aturan.

Baca Selengkapnya