TEMPO.CO, Jakarta - Menghadapi revolusi industri 4.0, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyiapkan 10 kebijakan prioritas. Kebijakan prioritas tersebut diharapkan bisa membuat Indonesia menjadi 10 negara terbaik pada 2030.

Baca juga: Jusuf Kalla Soroti Beda AS dan Cina Hadapi Revolusi Industri 4.0

"Memperkuat produksi material sektor hulu. Contoh 50 persen dari bahan baku petrokimia yang masih impor," kata Airlangga menjelaskan kebijakan prioritas pertama dalam Tempo Economic Briefing di Ballroom II The Ritz Carlton, Jakarta, Kamis, 15 November 2018.

Kedua, kata Airlangga, mendesain ulang zona industri dengan membangun peta jalan zona industri nasional. Menurut dia, hal itu bertujuan untuk mengatasi masalah di beberapa zona industri.

"Ketiga meningkatkan kesempatan, daya saing, dengan tren sustainability (keberlanjutan) misalnya EV, biofuel, energi terbarukan," ujar Airlangga.

Keempat, menurut Airlangga, memberdayakan 3,7 juta UMKM. Misal, kata Airlangga, dengan pendanaan teknologi dan peningkatan e-commerce UMKM.

Kelima, kata Airlangga, membangun infrastruktur digital nasional. Caranya dengan membangun jaringan dan platform digital.

"Keenam menarik investasi asing. Menargetkan perusahaan manufaktur terkemuka global melalui penawaran yang menarik dan insentif untuk percepatan transfer teknologi," kata dia.

Ketujuh, menurut Airlangga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya, dengan mendesain kembali kurikulum pendidikan menyesuaikan industri 4.0 dan program talent mobility untuk profesional.

"Kedelapan pembentukan ekosistem inovasi pengembangan sentra R&D&D2 oleh pemerintah, swasta, publik, maupun universitas," kata Airlangga.

Kesembilan, menerapkan insentif investasi teknologi, dan kesepuluh harmonisasi aturan dan kebijakan.

Adapun Tempo Economic Briefing kali ini mengangkat tema Meningkatkan Daya Saing Indonesia dengan Revolusi Industri 4.0. Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir sebagai pembicara kunci atau keynote speaker.