Ini Ide Sri Mulyani Soal Restrukturisasi Merpati Arilines
Reporter
Dias Prasongko
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Senin, 12 November 2018 14:50 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut menanggapi mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) atau Merpati dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU. Sri Mulyani berharap perusahaan bisa direvitalisasi secara kredibel sehingga bisa memulihkan keuangan dan membayar piutang.
Baca juga: Sri Mulyani Ibaratkan Perempuan dan Laki-laki bak Sepasang Sepatu
"Tentunya kami berharap bahwa perusahaan ini bisa direvitalisasi secara kredibel sehingga perusahaan tetap memiliki nilai ekonomi untuk memulihkan keuangan, tentu saja ini sangat ideal," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat, Senin, 12 November 2018.
Sebelumnya, dikabarkan Kementerian Keuangan menolak rencana perdamaian yang diajukan dalam PKPU Merpati di Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun, Kementerian Keuangan merupakan salah satu kreditur separatis Merpati dengan nilai Rp 2,66 triliun.
Dalam sidang terungkap bahwa nilai tagihan dalam PKPU Merpati mencapai Rp 10,95 triliun. Rincianya, terdiri dari kreditur preferen (prioritas) senilai Rp 1,09 triliun, konkuren (tanpa jaminan) senilai Rp 5,99 triliun, dan separatis Rp 3,87 triliun.
Terbaru, pada sidang 2 November 2018, putusan perdamaian dalam proses PKPU Merpati tertunda. Sidang putusan ditunda karena proposal dan hasil voting perdamaian yang diajukan kreditur dan debitur belum dipelajari.
Kendati demikian, Sri Mulyani belum melihat adanya investor yang cukup kredibel untuk membantu restrukturisasi Merpati. Ia mengatakan, kalau seandainya Merpati memiliki modalitas yang kredibel tentu Kementerian siap mendukung secara baik.
"Karena yang saya inginkan adalah track record. Tidak hanya orang yang interested untuk masuk cuma bawa nama tapi tidak bawa expertise, tidak bawa teknologi, tidak bawa uang," kata Sri Mulyani.
Karena itu, Sri Mulyani mendorong PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sebagai pengelola aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan uji kelayakan (due diligence) terhadap para kreditur. Terutama terhadap apapun skenario ditawarkan Merpati kepada Kementerian. "Kami cari nanti yang terbaik," kata Sri Mulyani.
