TEMPO.CO, Jakarta - Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah merealisasikan belanja infrastruktur selama 2015, 2016, dan 2017, sebesar Rp 289,93 triliun.

Baca: BPK Temukan 15.773 Permasalahan Senilai Rp 11,55 Triliun

"Dan tidak ditemukan adanya infrastruktur yang mangkrak," kata Rizal Djalil di gedung BPK, Senin, 22 Oktober 2018.

Rizal mengatakan BPK tidak pernah membuat pernyataan seperti yang disampaikan dalam judul maupun isi pemberitaan di salah satu media online ihwal BPK yang menemukan kebocoran proyek infrastruktur.

BPK mengapresiasi semua program yang dilaksanakan Kementerian PUPR, termasuk pembangunan fasilitas Asian Games. Di mana, kata Rizal infrastruktur PUPR Asian Games dapat diselesaikan dalam waktu terbatas dan sudah digunakan pada acara Asian Games yang berlangsung sukses.

Untuk anggaran belanja infrastruktur 2018, menurut Rizal, BPK belum melakukan pemeriksaan karena saat ini program masih berlangsung, dan pemeriksaan akan dilakukan pada 2019.

"Saat ini Kementerian PUPR disamping mengerjakan program APBN 2018, juga fokus program rehabilitasi atas dampak gempa di NTB dan Sulawesi Tengah," ujar Rizal.

Lebih lanjut Rizal menilai BPK melihat pembangunan pada 2009 sampai sekarang, lebih masif, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Di akhir jumpa pers, Rizal menegaskan berita yang beredar soal BPK menemukan kebocoran proyek infrastruktur, merupakan hoaks. "Berita itu adalah hoaks. Tidak ada infrastruktur yang mangkrak," kata Rizal.