Pemerintahan Jokowi mengklaim bahwa perekonomian Indonesia tumbuh stabil pada kisaran 5 persen dan terus meningkat di tengah ketidakpastian kondisi global. Sepanjang semester satu tahun 2018 tercatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17 persen, atau meningkat dibanding 2014 sebesar 5,02 persen.

Sementara sepanjang 2015 hingga 2018 tercatat tren kenaikan pertumbuhan masing-masing per tahun sebesar 4,88 persen, 5,03 persen, dan 5,07 persen. Data tersebut disampaikan dalam Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla yang dirilis di situs presidenri.go.id.

Pemerintah juga menyebutkan inflasi terkendali. Sepanjang September 2018 inflasi year on year sebesar 2,88 persen atau terjaga lebih baik daripada target APBN 2018 yang sebesar 3,5 persen. Stabilitas harga yang terkendali itu untuk menjaga daya masyarakat dan memberi ruang gerak dunia usaha.

Adapun tingkat pengangguran terus menurun mencapai angka 5,13 persen, dibarengi dengan terbukanya kesempatan kerja. Sementara ketimpangan pendapatan menurun secara gradual dan pemerataan terus membaik. Hal ini ditunjukkan dengan angka rasio gini mencapai 0,389 pada Maret 2018. Tingkat kemiskinan untuk pertama kalinya dalam sejarah republik menurun hingga mencapai level satu digit. Pada Maret 2018 tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,82 persen.

Warga membawa jeriken bahan bakar minyak dari Dermaga Teluk Kalong ke Dermaga Tanjung Harapan untuk membeli BBM di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, 15 Oktober 2017. SPBU Modular Kecamatan Paloh ini untuk mengakomodir kebutuhan BBM di kawasan tersebut. ANTARA

Staf Khusus Kepresidenan Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menyatakan selama empat tahun belakangan ini pemerintah telah berupaya memperbaiki produktivitas rakyat di antaranya dengan melakukan 8 hal. Kedelapan hal itu adalah dengan menjaga daya beli masyakarat melalui inflasi rendah, restrukturisasi belanja negara dari belanja nonproduktif (BBM) ke belanja infrastruktur (belanja modal), memastikan realisasi dana desa sesuai target dan memberi beasiswa LPDP untuk perbaikan kualitas SDM.

Selain itu pemerintah menerapkan kebijakan BBM satu harga, peningkatan rasio elektrifikasi, meningkatkan peranan BUMN sebagai agent of development, serta menjamin akses lebih luas kepada golongan berpenghasilan kecil lewat lembaga mikro nelayan dan kartu tani. Dari sisi internal pemerintah juga melakukan deregulasi dan debirokratisasi sehingga dapat memperbaiki daya saing bangsa.

Baca: Presiden Bank Dunia ke Jokowi: Semuanya Sulit Diprediksi

Hal itu, menurut Erani, cukup mampu memperbaiki daya saing ekonomi, yang tercermin lewat perbaikan peringkat memulai usaha (cost of doing business) yang dirilis oleh Bank Dunia. “Pada 2017, Indonesia sudah berada pada peringkat 72 dari posisi 120 pada 2014,” ujarnya ketika dihubungi Tempo, akhir pekan lalu di Jakarta.

• Sebelumnya
• 1
• 2