TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihak Meikarta pernah menyatakan tidak memiliki masalah dengan perizinan. Hal itu, kata Luhut, disampaikan saat meresmikan mega proyek di Kabupaten Bekasi itu pada Oktober 2017.

Baca: 10 Pejabat Bekasi Ditangkap KPK Terkait Izin Meikarta

Luhut berujar banyak izin yang ia tidak tahu dalam proyek Meikarta ini. Namun pihak Meikarta mengatakan semua izin sudah beres. "Kan banyak izin di sana yang saya tidak saya tahu. Pas saya tanya, (katanya) nggak ada masalah izin tadi," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018.

Meski saat ini proyek Meikarta terseret kasus suap, Luhut ingin proyek itu tetap berjalan sambil mengurus kembali perizinannya. Urusan suap, biar ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kalau kasus KPK kan urusan mereka, urusan hukum. Tapi kalau urusan investasi ya kita harus urus," kata Luhut.

Pada Ahad lalu, KPK menangkap sepuluh orang terkait dengan suap perizinan proyek raksasa tersebut. Selain sepuluh orang itu, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin ikut diciduk setelahnya. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

KPK menyebut Neneng dan pejabat di beberapa dinas Pemerintah Kabupaten Bekasi terlibat suap perizinan Meikarta. Ada duit Rp 1,5 miliar yang disita komisi antirasuah tersebut dalam bentuk dolar Singapura.

Baca: OTT Terkait Meikarta, Luhut Pandjaitan: Diselesaikan Secara Hukum

Selain menangkap Bupati Neneng, KPK juga menciduk Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Billy ditengarai ikut menyuap Neneng Hassanah Yasin dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan kabupaten tersebut untuk memuluskan izin Meikarta.