Maju Mundur Kenaikan BBM, Komunikasi Kabinet Jokowi Dipersoalkan

Kamis, 11 Oktober 2018 14:23 WIB

Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat ditemui di tengah acara Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, Senin, 23 Juli 2018. TEMPO/Ahmad Faiz.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya @fadlizon, mempertanyakan dibatalkannya keputusan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium. "Siapa yg salah fatal? @jokowi atau @jonan_ignasius?" ujar dia, Rabu, 10 Oktober 2018.

Baca: Selain soal BBM, Ini 3 Pernyataan Kontroversial Ignasius Jonan

Pernyataan Fadli tersebut menanggapi cuitan Executive Director Charta Politika Yunarto Wijaya. Di cuitannya, akun @yunartowijaya menilai ada kesalahan fatal dalam komunikasi internal kabinet Jokowi. Yunarto menuliskan, "Apapun alasannya, peristiwa pembatalan/penundaan keputusan kenaikan bbm tadi adalah sebuah kesalahan fatal dari sisi komunikasi dan koordinasi... Yuk objektif..."

Atas cuitan Fadli tersebut, Yunarto langsung merespon pertanyaan Fadli di Twitter. Yunarto mengatakan,"sampe skrg yg terbukti fatal ya ratna sarumpaet, gak tau berikutnya siapa.. khan msh diproses..."

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Ignasius Jonan mengumumkan pemerintah rencana menaikkan harga BBM jenis premium menjadi Rp 7.000 per liter mulai kemarin, Rabu, 10 Oktober 2018. Namun belakangan pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM Premium itu karena PT Pertamina (Persero) belum siap jika harus dua kali menaikkan harga BBM dalam satu hari.

Advertising
Advertising

Jonan menuturkan rencana kenaikan harga BBM tersebut dipicu oleh harga minyak mentah dunia yang juga ikut naik sejak awal tahun lalu. Menurut mantan Menteri Perhubungan tersebut, harga minyak mentah jenis Brent telah naik sebanyak 30 persen sedangkan kenaikan ICP telah naik sebanyak 25 persen.

"Pertimbangannya karena naik terus ini (harga) ICP, kurang lebih 25 persen. Karena Pertamina belinya minyak bagian ini naik terus. Karena itu pemerintah sesuai arahan Presiden, premium dinaikkan," kata dia.

Namun selang 30 menit dari pernyataan rencana kenaikan harga BBM itu, Menteri Jonan mengoreksi pernyataannya soal kenaikan harga Premium. “Ditunda sesuai dengan arahan Presiden,” demikian pernyataan tertulis yang dikirim stafnya, Rabu, 10 Oktober 2018.

Di tempat terpisah, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Fajar Harry Sampurno, mengatakan Kementerian BUMN belum mendengar ihwal rencana kenaikan harga Premium. “Setelah berkoordinasi, diputuskan untuk ditunda,” ucapnya.

Setelah saling berbalas cuitan itu, akun Fadli Zon dibanjiri oleh respons netizen. Salah satunya, akun @DhaniRiyaldi yang menyatakan, "Bagus dong ga jadi naik. Gitu aja kok repot. Apresiasi thd pemerintah yg skrg ."

Selain itu, akun @bang_denny juga merespons, "Gak usah nunjuk2 lahhh.. sante aja brayyy yg penting rakyat happy."

Sementara itu, ekonom Instute For Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut inkonsistensi kebijakan energi yang dilakukan pemerintah menciptakan sentimen negatif kepada pasar. "Selain di pasar keuangan, juga investor yang ingin masuk ke sektor minyak dan gas jadi hold dulu. Memasuki tahun politik, risiko kebijakan makin besar," ujar Bhima kepada Tempo, Rabu, 10 Oktober 2018.

Baca: Jokowi Batalkan Kenaikan Harga BBM Premium karena Rakyat Kecil?

Berdasarkan prediksi Bhima, kebijakan tidak konsisten pemerintah soal harga BBM itu bakal mengantar rupiah melemah ke level Rp 15.240-15.270 per dolar AS di hari berikutnya. Selain itu Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi anjlok ke level 5.800, setelah ditutup pada level 5.820,668 pada kemarin sore.

DIAS PRASONGKO | CAESAR AKBAR

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

3 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

6 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

16 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

16 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

18 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

22 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

23 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya