Cegah Antrean Panjang, JK Minta SPBU Palu Jual BBM Pakai Cara Ini
Reporter
Bisnis.com
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Jumat, 5 Oktober 2018 15:10 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menginstruksikan penjualan BBM di SPBU di daerah terdampak bencana di Sulawesi Tengah khususnya Palu dan Donggala dilakukan secara konvensional. Dalam keterangan resminya, Juru Bicara Wakil Presiden RI Husain Abdullah mengatakan JK meminta SPBU menjual BBM secara eceran dengan menggunakan liter konvensional.
Baca: JK Beberkan Ongkos Birokrasi Lebih Mahal dari Biaya Pembangunan
“Kembali ke zaman dulu pakai liter seperti timba satu liter, agar distribusi SPBU tidak bergantung kepada listrik,” kata JK dalam keterangan resmi yang dirilis Husain, Jumat, 5 Oktober 2018.
JK mencontohkan penjualan tersebut seperti melego minyak tanah saat masih beredar. Ia juga meminta hal tersebut dimulai hari ini.
“Teknisnya pakai drum, potong dua, lalu isi BBM dan gunakan liter biasa atau timba ukuran satu liter untuk melayani konsumen agar tidak mengantre berjam-jam akibat listrik padam,” ujar Husain menjelaskan lebih jauh maksud instruksi Wapres JK.
Sebelumnya, pada hari ini, JK meninjau dampak gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan tersebut JK juga meninjau korban yang sedang di rawat di Rumah Sakit Wirabuana, Kecamatan Palu Timur.
Setelah itu, JK ke Perumnas Balaroa, Kecamatan Palu Barat, dilanjutkan meninjau Majelis Dzikir Nurul Khairat di Kabonena untuk sekaligus melaksanakan salat Jumat. Usai menunaikan salat Jumat, JK menuju Kampung Wani, Kecamatan Tanatopea, Kabupaten Donggala, dan ke Pelabuhan Laut Pantoloan, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli.
Baca: JK Sebut Ada Anomali dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Kemudian JK dan rombongan menuju Posko Penanggulangan Bencana Korem 132 / Tadulako. Di posko tersebut JK memimpin rapat koordinasi penanganan dampak bencana gempa bumi dan tsunami di provinsi Sulawesi Tengah. Turut serta dalam rombongan di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
BISNIS