Senin, 22 Oktober 2018

JK Beberkan Ongkos Birokrasi Lebih Mahal dari Biaya Pembangunan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla setelah menjadi saksi dalam Persidangan PK, Suryadharma Ali mantan Menteri Agama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Rabu 1 1 Juli 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    Wakil Presiden Jusuf Kalla setelah menjadi saksi dalam Persidangan PK, Suryadharma Ali mantan Menteri Agama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Rabu 1 1 Juli 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Bandung - Wakil Presiden Jusuf Kalla yang kerap dipanggil JK, mengatakan pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam sepuluh tahun terakhir, APBN meningkat 10 kali lipat namun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di kisaran 5 persen. 

    Baca: Di Hadapan JK, Bob Hasan Protes Anies Baswedan Soal Trek Ragunan

    JK menuturkan, salah satu sebabnya adalah kualitas penggunaan anggaran yang masih perlu diperbaiki. "Kita terlalu banyak ongkos internal," ujarnya dalam acara Seminar dan Kongres ISEI ke-20 di Trans Luxury Hotel, Bandung, Rabu, 8 Agustus 2018.

    Sebagian upaya perbaikan kualitas anggaran bertumpu kepada pemerintah daerah. "Teman-teman di daerah mungkin harus mengoreksi pemerintah daerah yang tentu lebih banyak ongkos birokrasinya dibandingkan dengan ongkos pembangunannya, atau anggaran modalnya," kata dia.

    JK mengatakan pertumbuhan ekonomi juga terkendala masalah produktivitas. Produktivitas ekonomi perlu ditingkatkan. Peluangnya, menurut JK, sangat terbuka.

    Dia mencontohkan produktivitas petani beras di Indonesia. Rata-rata dari mereka mampu menghasilkan 5,5 ton beras per hektare. Sementara di negara lain produksinya bisa mencapai 7-8 ton per hektare.

    Baca: Usai Tinjau Kali Item, JK Antar Anies Hingga ke Ruang Kerjanya

    JK mengatakan, Indonesia juga perlu mengharmonisasikan sektor formal dan informal. Pemerintah dinilai harus memberikan modal yang cukup agar sektor informal juga berkembang. Selain memberikan kredit usaha rakyat sebesar 7 persen, sektor informal juga butuh pelatihan yang baik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hak Asasi Binatang Diperingati untuk Melindungi Hewan

    Hak Asasi Binatang, yang diperingati setiap 15 Oktober, diperingati demi melindungi hewan yang sering dieksploitasi secara berlebihan, bahkan disiksa.