TEMPO.CO, JAKARTA - Mantan Menteri Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyindir sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengkritisi pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan soal utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2018 sebesar Rp 400 triliun tidak wajar. Rizal bahkan menyinggung Sri Mulyani yang terkesan lupa pernah menerbitkan utang senilai US$ 43 miliar saat berada di kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

BACA: Utang Luar Negeri Capai Rp 4.997 T, Gubernur BI: Masih Aman

"Utang kewenangan Menteri Keuangan, kok salahin org lain? Anomali kali ya? SMI pura-pura lupa dia terbitkan utang US$ 43 miliar zaman SBY dengan bunga 2 persen lebih tinggi dari negara yang ratingnya lebih rendah dari RI. Itu rugikan rakyat & kriminal !!," tulis Rizal Ramli dalam akun twitternya, Senin, 20 Agustus 2018.

Sebelumnya Zulkifli Hasan pada Kamis 16 Agustus 2018 dalam pidatonya itu menyebut utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2018 sebesar Rp 400 triliun tidak wajar. Menurut dia, angka tersebut tujuh kali lebih besar dari dana desa dan enam kali lebih besar dari anggaran kesehatan.

Sementara, Sri Mulyani menilai pernyataan Zulkifli bermuatan politis dan menyesatkan. Sri Mulyani lantas menjelaskan bahwa 31,5 persen pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen Surat Perbendaharaan Negara atau Surat Perbendaharaan Negara Syariah yang bertenor di bawah satu tahun dan merupakan instrumen untuk mengelola arus kas. "Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan," ujarnya.

Setelah Zulkifli melontarkan kritik dengan perbandingan, Sri Mulyani berusaha menjawab tudingan itu dengan perbandingan jumlah pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan dan anggaran Dana Desa.

Sri Mulyani menjelaskan, jumlah pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 adalah Rp 117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 25,6 triliun. Jadi perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat.

Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp 396 triliun sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 107,4 triliun, atau perbandingannya turun 3,68 kali. Artinya, ujar bekas Direktur Bank Dunia itu, rasio yang baru tersebut sudah menurun dalam sembilan tahun sebesar 19,4 persen.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga ikut menanggapi kritikan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyebut utang Indonesia mencapai Rp 400 triliun. Luhut menuturkan terkait besaran utang tersebut telah dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca: Rasio Utang Terhadap PDB Terus Naik, Ini Rencana Sri Mulyani

“Tapi kalau seperti ada yang ngomong seperti di MPR mengenai utang kita Rp 400 triliun itu angkanya sudah dijelaskan sama Bu Sri Mulyani,” tutur Luhut.

Ia meminta agar Zulkifli Hasan dapat membaca data dengan benar supaya tidak membohongi publik. “Saya pikir kita jangan bohongin anak-anak muda lah dengan memanipulasi data itu, jadi membaca data itu kalau gak ngerti ya jangan diomongin,” ujar dia.