Sejumlah massa dari Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua (FRI-WP) melakukan aksi di Kantor Freeport Indonesia di Kuningan Jakarta Selatan.
TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu Tim Advokasi Eks Karyawan PT Freeport, Haris Azhar mengatakan karyawan PT Freeport Indonesia akan mengadakan aksi protes esok hari dengan duduk di depan Istana Presiden terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak. Ia mengatakan sebanyak 100 orang akan ikut dalam demo esok.
"Besok jam 14.00 ada sekitar 100 orang yang akan demo di depan Istana," tutur dia di Lokataru Foundation, Minggu, 19 Agustus 2018.
Haris mereka akan berdiri terus di depan Istana Negara sampai bisa bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Mereka meminta agar Hanif menyelesaikan persoalan terkait ketenagakerjaan dan PHK sepihak di Freeport.
"Besok target kami pemerintah pusat, Presiden harus bertanggung jawab untuk menyeret Hanif dan Freeport menyelesaikan ini," ucap dia.
Koordinator Aksi Karyawan di Jakarta Marten Mote juga menjelaskan pemutusan sepihak itu juga diikuti dengan penghentian layanan BPJS kesehatan. Mote mengklaim ada sekitar 31 orang rekannya yang meninggal akibat tidak bisa berobat. "Mereka tidak bisa berobat karena BPJSnya diblokir," ujar Mote.
Mote menjelaskan karyawan akan berada di depan Istana Negara sampai bisa bertemu dengan Hanif Dhakiri dan bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan PHK sepihak itu. "Akan di depan Istana sampai bertemu Hanif. Kalau enggak ketemu ya kami tunggu terus. Kalau kami diangkut ya sudah," ujar dia.
Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana
3 hari lalu
Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana
Revisi PP Minerba No. 96 Tahun 2021 ini memungkinkan Pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen. Pemerintah juga merancang pembagian izin usaha pertambangan (IUP) bagi ormas keagamaan melalui ini.
