Pemerintah Bakal Tarik Utang Rp 359,3 Triliun pada 2019

Reporter

Caesar Akbar

Jumat, 17 Agustus 2018 14:34 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya melakukan konferensi pers terkait APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) semester I-2018 di gedung Direktorat Jendral Pajak, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018. Realisasi sampai dengan semester I-2018 adalah Rp 13.855 per dolar AS. Sementara suku bunga rata-rata satu semester sampai 31 Juli 2018 masih di 4,57%. TEMPO/Tony Hartawan

Jakarta - Pemerintah berencana menarik utang sebesar Rp 359,3 triliun pada 2019. Hal tersebut termaktub dalam dokumen advertorial Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, Kamis, 16 Agustus 2019.

Baca juga: Jokowi Janji Kendalikan Defisit Anggaran dan Utang di 2019

Jumlah tersebut menurun ketimbang outlook pembiayaan utang 2018 sebesar Rp 387,4 triliun. Secara nominal, dalam lima tahun terakhir, pemerintah paling tinggi menarik utang pada 2017 dengan jumlah Rp 429,1 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah berupaya melakukan strategi pembiayaan utang dengan jauh lebih hati-hati. "Dan dengan jumlah yang relatif sedikit," ujar Sri Mulyani di Gedung Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Kamis.

Strategi pembiayaan utang yang dimaksud Sri Mulyani antara lain, dengan memprioritaskan utang dalam mata uang rupiah. Sehingga, utang tersebut tetap stabil terhadap gejolak nilai tukar. Selain itu, pemerintah akan mengoptimalkan potensi investor domestik untuk pendalaman pasar sekaligus untuk mengendalikan kepemilikan asing.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menjaga utang tersebut agar tetap berkelanjutan dari sisi fiskal. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto akan dijaga tetap di bawah 30 persen. Pada Juni 2018, rasio utang terhadap PDB bercokol di angka 29.8 persen.

"Ke depan akan di bawah itu," ujar Sri Mulyani. Meski demikian, tercatat sejak 2014, rasio utang terhadap PDB Indonesia terus menanjak. pada 2014 rasio itu berada di angka 24,7 persen. Angka tersebut naik di 2015 menjadi 27,5 persen, lalu 28,3 persen di 2016, serta 29,5 persen di 2017.

Selain itu, Sri Mulyani menyebutkan defisit anggaran akan ditutup dengan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman.

Defisit anggaran pada RAPBN 2019 diperkirakan mencapai Rp 297,2 triliun. Nilai itu setara dengan 1,84 persen terhadap PDB atau turun dibandingkan outlook APBN 2018 sebesar 2,12 persen terhadap PDB. Adapun keseimbangan primer terus diupayakan mengalami penurunan menjadi negatif Rp 21,7 triliun dari outlook 2018 sebesar negatif Rp 64,8 triliun.

Sri Mulyani menyatakan penurunan defisit dan keseimbangan primer tersebut menunjukkan bahwa fiskal dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab serta sustainable. Bahwa kondisi utang negara saat ini dengan outstanding Rp 4.253,02 triliun masih pada level aman, yakni 29,74 persen terhadap PDB.

Berita terkait

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

13 jam lalu

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program Mekanisme Transisi Energi (ETM) ADB untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

1 hari lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

2 hari lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

2 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

4 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

4 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

5 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

5 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

5 hari lalu

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.

Baca Selengkapnya