TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution khawatir dalam 2-3 tahun ke depan Indonesia mulai jadi pengimpor kopi. Pasalnya, pertumbuhan produksi kopi nasional cenderung stagnan dan tidak mengimbangi pertumbuhan konsumsi.

Baca: Indonesia Incar Pasar Kopi CIna, Tumbuh 30 Persen Setahun

"Produksinya rata-rata 0,3 persen per tahun, kalau tidak diantisipasi, tak menutup kemungkinan2-3 tahun mendatang kita jadi importir kopi," ujar Darmin dalam acara diskusi soal agro industri kopi di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 8 Agustus 2018.

Darmin melihat peluang ekspor biji kopi arabika masih terbuka untuk ekspor. Namun, untuk konsumsi dalam negeri secara umum, diproyeksikan mesti impor.

Baca: Kopi Indonesia Mendominasi Pasar Kopi di Mesir

Berdasarkan data yang ia pegang, Darmin berujar konsumsi kopi nasional tercatat tumbuh pesat. Dalam lima tahun terakhir, konsumsi kopi tumbuh 8,8 persen per tahun. "Itu dua kali lipat dari pendapatan per kapita," ujar Darmin.

Darmin melihat persoalan produksi itu berkaitan dengan kemampuan finansial para petani kopi, ketersediaan lahan perkebunan kopi, serta produktifitas kebun. Apalagi, kopi mayoritas ditanam oleh masyarakat, bukan perusahaan besar. "Sempitnya lahan dan produktifitas membuat kemampuan finansial petani untuk memperluas kebun dan peremajaan jadi terbatas," katanya.

Pada tahun 2017, areal perkebunan kopi di Indonesia tercatat 1,25 juta hektare dengan komposisi 73 persen kopi robusta dan 27 persen kopi arabika. Luasan itu masih di bawah luas perkebunan kelapa sawit, kelapa, dan karet yang luasnya di atas 2 juta hektare.

Meski begitu, luasan kebun kopi per keluarga ternyata rata-rata hanya 0,7 hektare untuk robusta dan 0,6 hektare untuk arabica. Dampaknya, petani menjadi kesulitan untuk melakukan budidaya secara benar dan sulit meremajakan kebunnya. "Sebab kalau tanaman yang ada ditebang, mereka makan dari mana?" ujar Darmin. "Itu perlu minimal 2,7 hektare."

Apalagi produktifitas kebun kopi petani juga, menurut Darmin, masih rendah. Untuk robusta, produksinya masih 0,53 per hektare dari potensi 2 ton dan untuk arabika 0,55 ton dari potensi 1,5 ton. "Jadi pesan yang mau saya sampaikan adalah memang dalam situasi di mana peran perkebunan rakyat besar, maka pemerintah harus hadir," ujarnya.