TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan bahwa proyek perhubungan di bawah kementeriannya masih berjalan semestinya, meski ada instruksi dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait pengurangan impor. Dia mengatakan proyek perhubungan yang sudah mendapatkan komitmen antara pemerintah dengan pihak swasta tidak akan terpengaruh.

Baca: Jokowi Putuskan Tak Ubah Skema DMO Batu Bara

Kendati demikian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berjanji akan mengutamakan kepentingan dalam negeri mulai dari Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) hingga penggunaan tenaga kerja lokal.

“Tapi biasanya ini untuk proyek-proyek yang akan datang, Patimban, kereta api semi cepat, itu yang dilakukan. Kalau yang sudah jalan tidak mungkin kami lakukan,” ujar Budi Karya di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, 31 Juli 2018.

Menurutnya, proses kontruksi Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat tidak memerlukan banyak komponen impor sedangkan konstruksi proyek kereta api semi cepat dinilai membutuhkan komponen impor cukup besar.

“Komponen impornya (kereta api semi cepat) paling 20 persen dan kami bisa kurangi kira kira 5-7 persen atau bisa lah sampai 10 persen. TKDN-nya yang naik 10 persen. Patimban impor enggak terlalu besar, sekarang dalam negeri semua itu. (Porsi komponen) dalam negerinya bisa 60-70 persen, mungkin bisa naik 5 persen,” ujar Budi Karya.

Kemenhub mengakui penggunaan TKDN dan barang impor di proyek Patimban cukup ketat karena sudah diputuskan. Tetapi, untuk proyek kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya disebut masih memiliki ruang untuk negosiasi.

Baca: Jokowi Sebut RI Kekurangan Bendungan, AS dan Cina Jadi Pembanding

Dalam Rapat Terbatas (Ratas) Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini, Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas dua strategi prioritas peningkatan devisa. Strategi tersebut yakni pengendalian impor dan peningkatan ekspor.

Pengendalian impor antara lain dilakukan melalui penggunaan biodiesel 20 persen (B20), TKDN, dan jasa pariwisata. Penghematan dari optimalisasi TKDN diperkirakan bisa mencapai US$ 2 miliar.

BISNIS