Bappenas Sebut Industri Halal Belum Banyak Diperhatikan

Rabu, 25 Juli 2018 14:44 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) mengikuti rapat tentang evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, 1 Agustus 2017. Dalam arahannya, Presiden menyinggung tentang tingkat komponen dalam negeri (TKDN). ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan sektor keuangan syariah cenderung lebih banyak diperhatikan dibandingkan industri halal. Padahal, kata dia, industri halal adalah bagian dasar yang bisa mengerakkan pasar keuangan syariah.

Baca : Bappenas: Kemiskinan di Desa Cepat Turun Dibandingkan di Kota

"Harus mulai berpikir bahwa sektor keuangan syariah tidak mungkin berdiri sendiri. Pasar keuangan bergerak pesat jika sektor riil dari industri halal juga bergerak pesat," kata Bambang saat membuka diskusi bertajuk 'Indonesia: Pusat Ekonomi Islam Dunia' di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu, 25 Juli 2018.

Bappenas hari ini mengelar diskusi mengenai ekonomi islam di Indonesia. Diskusi ini menjadi ajang tukar pikiran antara regulator atau pemerintah dengan pelaku ekonomi syariah baik dari sektor finansial maupun pelaku industri. Dengan adanya diskusi ini, proyeksi ekonomi syariah ke depan bisa menjadi lebih terarah sehingga bisa menyumbang penguatan ekonomi domestik.

Bambang berujar hal ini lah yang kemudian juga membuat sektor keuangan syariah tak kunjung berkembang. Kata dia, aset sektor keuangan syariah tak mampu berkembang di atas angka 5 persen dari total aset perbankan.

Simak: Bappenas: Asian Games 2018 Sokong Pertumbuhan Ekonomi

Karena itu, ke depan pemerintah tengah akan menyusun road map yang lebih luas tidak hanya mencakup sektor keuangan syariah, tetapi juga indusri halal dan juga ekonomi syariah. Selain itu, dalam jangka pendek pemerintah juga akan lebih fokus dalam mengembangkan potensi industri halal untuk mendukung perkembangan pasar syariah.

"Harus diakui saat ini Indonesia lebih banyak sebagai nett consumer dari industri halal. Dalam jangka pendek fokusnya adalah mengurangi dari nett consumer untuk menjadi produser," ujar Bambang.

Menurut Bambang, beberapa sektor yang bisa mulai digerakan dalam memperkuat industri halal adakan pariwisata dan juga pasar barang seperti busana. Bambang menargetkan roadmap penguatan industri halal dan ekonomi syariah secara umum bakal selesai pada akhir tahun ini.

Bappenas berharap penguatan industri halal ini juga bisa membantu defisit transaksi berjalan. Tercatat, secara rata-rata sejak Januari-Juni 2018 neraca perdagangan Indonesia masih dalam kondisi defisit US$ 1,02 miliar. Hal tersebut merupakan selisih dari nilai ekspor US$ 88,01 miliar dan impor US$ 89,04 miliar.



Berita terkait

Bukan di Arab, Ini Negara yang 100 Persen Penduduknya Muslim

1 hari lalu

Bukan di Arab, Ini Negara yang 100 Persen Penduduknya Muslim

Negara yang 100 persen penduduknya muslim ternyata bukan di Arab. Lokasinya ada sebelah selatan-barat daya India. Ini ulasannya.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut 315 Proyek Senilai Rp 17,8 Triliun Dibiayai Surat Berharga Syariah Negara

6 hari lalu

Ma'ruf Amin Sebut 315 Proyek Senilai Rp 17,8 Triliun Dibiayai Surat Berharga Syariah Negara

Ma'ruf Amin meminta agar KDEKS Jawa Barat mengambil peran untuk memperluas inklusi keuangan syariah.

Baca Selengkapnya

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

19 hari lalu

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno.

Baca Selengkapnya

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

25 hari lalu

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.

Baca Selengkapnya

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

25 hari lalu

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?

Baca Selengkapnya

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

28 hari lalu

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.

Baca Selengkapnya

Otorita IKN Gandeng BSI, Siapkan Layanan Perbankan Syariah di Ibu Kota Baru

33 hari lalu

Otorita IKN Gandeng BSI, Siapkan Layanan Perbankan Syariah di Ibu Kota Baru

Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN atau OIKN) meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bank Syariah Indonesia atau BSI.

Baca Selengkapnya

Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

36 hari lalu

Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

Heru Budi menyebut Kepulauan Seribu cocok jadi food estate alias lumbung pangan di DKI Jakarta. Berikut hal yang bakal dilakukan Pj Gubernur DKI itu.

Baca Selengkapnya

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

37 hari lalu

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

Bappenas mengklaim penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan akan menekan penyakit diabetes, jantung dan stroke di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

37 hari lalu

Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

Bappenas sebut penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan tahun ini sudah sesuai dengan rencana pembangunan.

Baca Selengkapnya