TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah terus memutar otak untuk memacu ekspor produk Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan menurunkan besar dana iuran bagi pengusaha kelapa sawit yang mengekspor minyak goreng.

"Untuk mendorong ekspor, kami minta agar bea iuran Badan Pengelola Dana Perkebunan-nya bisa diturunkan," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto selepas rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, 13 Juli 2018.

Airlangga belum mau menyebutkan besaran bea yang dipungut untuk ekspor minyak goreng itu. Dia mengatakan detail kebijakan itu masih akan dibicarakan lebih lanjut dalam rapat-rapat berikutnya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan pihak-pihak lainnya.

Baca: INDEF: 70 Persen Pasar Ekspor Itu-itu Saja

Usulan tersebut, kata Airlangga, dilontarkan dengan mempertimbangkan minyak goreng sebagai produksi hilir dari minyak sawit. Sementara, iuran BPDP semestinya dikenakan hanya untuk produk pada proses pertama, yaitu Crude Palm Oil alias CPO.

Selain minyak goreng, produk turunan dari minyak sawit juga adalah fatty alkohol. "Kalau fatty alkohol dan produk lainnya juga enggak dikenakan iuran, tentu minyak goreng sewajarnya begitu," kata Airlangga.

Simak: Darmin Nasution Ingin Andalan Ekspor Beralih ke Non Komoditas

Harapannya, dengan kebijakan tersebut ekspor minyak goreng bisa naik jumlahnya. Selain minyak goreng, produk sawit yang dipertimbangkan untuk diberikan insentif adalah cangkang sawit.

Iuran terhadap pelaku usaha kelapa sawit merupakan pelaksanaan peraturan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam beleid tersebut termaktub dana pungutan bersumber dari pelaku usaha Perkebunan Kelapa Sawit, dana lembaga pembiayaan dan dana masyarakat serta dana lain yang sah. Dana yang bersumber dari pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit meliputi pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan atau turunannya.