Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

INDEF: 70 Persen Pasar Ekspor Itu-itu Saja

image-gnews
Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 20 Oktober 2017. Penurunan nilai ekspor Indonesia pada September 2017 sebesar US$ 14,54 miliar, turun 4,51% dibanding bulan sebelumnya. Tempo/Tony Hartawan
Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 20 Oktober 2017. Penurunan nilai ekspor Indonesia pada September 2017 sebesar US$ 14,54 miliar, turun 4,51% dibanding bulan sebelumnya. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan perluasan pasar negara tujuan ekspor menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja ekspor saat ini. Pasar alternatif dengan potensi besar yang dimaksud adalah Amerika Latin, Eropa Timur, Rusia, hingga Afrika. 

“Sekarang hampir 70 persen pasar kita adalah pasar yang itu-itu aja, Cina, India, Eropa, dan Amerika,” ujarnya, kepada Tempo, Jumat 16 Februari 2018. Menurut dia, diplomasi perdagangan internasional harus dioptimalkan.

Bhima melanjutkan kualitas ekspor saat ini juga tak sehat karena sangat bergantung pada komoditas mentah. “Jadi ketika harga komoditas cenderung menurun seperti sekarang atau tidak sebaik 2017 mengakibatkan ekspor kita juga menurun, ini harus diakhiri dengan memberikan nilai tambah,” ucapnya.

Simak: INDEF: Kinerja Utang Luar Negeri Kurang Produktif

Dia berujar pemerintah harus serius mendorong industri pengolahan serta industri lain yang berorientasi ekspor. “Izinnya dipermudah, insentif fiskal ditambah, investasi digenjot.” Dengan demikian nilai dan kualitas ekspor dapat meningkat. Tren pertumbuhan ekspor jika masih banyak bergantung pada komoditas mentah seperti kelapa sawit dan batu bara diperkirakan hanya akan berada di kisaran 7 persen tahun ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyampaikan neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2018 defisit sebesar US$ 670 juta. Hal itu disebabkan oleh total nilai ekspor yang lebih rendah dibandingkan dengan total nilai impor. Adapun total ekspor pada Januari adalah US$ 14,46 miliar dan total nilai impor US$ 15,13 miliar. “Defisit ini dipicu oleh sektor migas yang defisit US$ 0,86 miliar, meskipun sektor non migas telah surplus US$ 0,18 miliar,” kata Kepala BPS Suhariyanto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan kenaikan impor di satu sisi juga menunjukkan pergerakan aktivitas ekonomi karena kebutuhan bahan baku dan barang modal. Tapi, hal itu juga membutuhkan antisipasi peningkatan nilai ekspor. “Kalau melihat dari sisi komponennya memang ini akan selalu menjadi sesuatu yang harus kita jaga, di satu sisi defisit itu kan menggambarkan impor meningkat tajam,” ucapnya.

Menurut Sri Mulyani, kemampuan ekspor tetap harus ditingkatkan yang juga disertai dengan peningkatkan produksi dalam negeri yang berkualitas ekspor. “Sehingga defisit dari impor ini tidak menyebabkan persepsi tentang risiko eksternal kita.”

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara menambahkan peningkatan impor tersebut sejalan dengan peningkatan investasi sepanjang tahun lalu. “Akselerasi impor ini mendukung data Produk Domestik Bruto (PDB) investasi yang mengalami kenaikan,” ujarnya. Bank Indonesia mencatat kenaikan impor pada Januari 2018 di satu sisi menunjukkan adanya perbaikan atau pemulihan perekonomian domestik.

Mirza melanjutkan defisit neraca perdagangan pun berdampak pada peningkatan defisit transaksi berjalan (current account defisit/CAD) yang diprediksi mencapai 2,1 persen dari PDB. “Memang agak naik sedikit, tapi itu masih pada level yang sehat, karena tahun lalu 1,7 persen, sedangkan tahun ini sekitar 2-2,1 persen,” katanya.

GHOIDA RAHMAH | FAJAR PEBRIANTO  | SYAFIUL HADI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

7 menit lalu

Shutterstock.
Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

Regulasi EUDR juga mempengaruhi penggunaan suplemen pakan ternak yang terbuat dari sawit.


LPEI Bertemu 3 Bos Perbankan, Bahas Penguatan Ekosistem Ekspor Indonesia

29 menit lalu

LPEI Bertemu 3 Bos Perbankan, Bahas Penguatan Ekosistem Ekspor Indonesia

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertemu dengan pimpinan perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

2 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

7 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


KLHK Jelaskan Ekspor Monyet Ekor Panjang ke Amerika, Sebut Kuota Tahunan Hampir 2 Ribu Ekor

7 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. Berdasarkan Internasional Union for Conservation Nature (IUCN) Monyet ekor panjang mengalami perubahan status dari rentan (vunerable) menjadi terancam punah (endangered) yang diprediksi populasinya akan menurun hingga 40 persen dalam tiga generasi terakhir atau sekitar 42 tahun akibat habitat yang mulai hilang serta perdagangan ilegal. ANTARA/Budi Candra Setya
KLHK Jelaskan Ekspor Monyet Ekor Panjang ke Amerika, Sebut Kuota Tahunan Hampir 2 Ribu Ekor

Amerika Serikat diserukan untuk berhenti mengimpor monyet ekor panjang dari Indonesia. Sedang disorot CITES AS.


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

7 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

7 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Kenaikan PPN di awal 2025 dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan
Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.


Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

8 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.


PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

8 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.


Usut Korupsi Pembiayaan Ekspor LPEI, KPK Akan Pastikan Kesamaan Kasus dengan Laporan Sri Mulyani ke Jaksa Agung

8 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan kepada wartawan terkait gugatannya terhadap UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK), di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 November 2022. Nurul Ghufron menggugat UU KPK ke MK terkait batas umur minimal pimpinan KPK. TEMPO/Muhammad Ilham Balindra
Usut Korupsi Pembiayaan Ekspor LPEI, KPK Akan Pastikan Kesamaan Kasus dengan Laporan Sri Mulyani ke Jaksa Agung

KPK akan memastikan kesamaan kasus tiga korporasi dalam dugaan korupsi pembiayaan ekspor LPEI dengan yang dilaporkan Sri Mulyani ke Jaksa Agung.