Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan laporan semester 1 APBN 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 9 Juli 2018. TEMPO/Friski Riana
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penerimaan pajak bisa menjadi tulang punggung agar suatu negara dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga kedaulatan.
"Kedaulatan bisa dijaga dan dijalankan dengan adanya fungsi perpajakan di dalamnya," kata Sri Mulyani saat memberikan sambutan seminar Meningkatkan Kesadaran Pajak di Jakarta, Rabu, 11 Juli 2017.
Sri Mulyani mengatakan negara yang bermartabat harus didukung oleh tulang punggung yang kuat agar tetap kokoh berdiri dan bisa menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengingatkan pentingnya kesadaran yang baik bagi seluruh warga negara dalam menunaikan kewajiban perpajakan.
Ia menambahkan kondisi saat ini lebih baik dari 10 tahun lalu, karena jumlah Wajib Pajak maupun kepatuhan telah meningkat seiring dengan membaiknya kesadaran masyarakat. "Sepuluh tahun lalu, WP di Indonesia tidak lebih dari dua juta dengan yang lapor SPT hanya 33 persen. Sekarang terjadi kenaikan, menjadi 38 juta WP dengan kepatuhan 73 persen," kata Sri Mulyani.
Untuk itu, ia mengharapkan kepatuhan maupun kesadaran Wajib Pajak tersebut dapat meningkat melalui upaya sosialisasi maupun perbaikan administrasi perpajakan guna mempermudah pembayaran pajak.
Sosialisasi yang dimaksud antara lain dengan memperbaiki komunikasi publik agar masyarakat mengetahui manfaat dari pembayaran pajak dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan.
"Negara hadir untuk masyarakat, menjaga keamanan ketertiban, memberikan fasilitas umum pendidikan dan jaminan sosial. Hal itu membutuhkan penerimaan negara," katanya.
Seminar untuk meningkatkan kesadaran pajak ini merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan hari pajak pada 14 Juli dan dihadiri oleh mahasiswa serta mahasiswi dari 18 perguruan tinggi.
