Insentif Perpajakan Dinilai Tak Gerus Penerimaan Pajak, Sebab...

Reporter

Caesar Akbar

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 11 Juli 2018 00:04 WIB

Presiden Jokowi berbincang dengan Direktur Utama BRI Suprajarto (kanan) serta seorang pelaku UMKM di sela-sela peluncuran aturan penurunan tarif pajak penghasilan final 0,5 persen bagi UMKM di Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 22 Juni 2018. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan tidak mengkhawatirkan adanya penurunan penerimaan pajak akibat keluarnya berbagai kebijakan insentif perpajakan, misalnya tax holiday.

"Tax holiday tidak mengurangi basis pajak eksisting," ujar Robert di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018.

Malahan, insentif tersebut diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja baru, memicu produksi, dan memacu pembelian barang yang akan terserap dalam pajak pertambahan nilai (PPN). "Jadi walaupun ada tax holiday, pemerintah pasti dapat pertambahan nilai."
Baca : Penerimaan Pajak Semester 1 Capai Rp 581,54 Triliun

Bukan hanya tax holiday, pemerintah juga menurunkan nilai Pajak Penghasilan Final untuk Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi 0,5 persen. Bukannya khawatir ada penurunan penerimaan dari sektor tersebut, Robert malah yakin kepatuhan pajak para pelaku UMKM semakin membaik.

Selain itu, dengan pengurangan beban itu, pelaku UMKM diharapkan bisa naik kelas. Sebab, duit yang mestinya disetor untuk pajak bisa dipergunakan untuk pengembangan usaha yang berujung pada kontribusi kepada perekonomian.

"Mudah-mudahan UMKMlebih patuh dalam pembayaran pajak. Kalau patuh kan bisa masuk ke sektor formal," ujar Robert.

Tercatat, pada tahun lalu, pelaku UMKM yang membayar PPh Final mencapai 1,5 juta wajib pajak, yang terdiri dari perseorangan sebanyak 1,3 juta dan sisanya adalah badan usaha. Ia berharap jumlah itu bisa bertambah pada 2018.

Optimisme itu juga dilontarkan oleh Direktur Potensi dan Kepatuhan Perpajakan DJP Kemenkeu Yon Arsal. Ia yakin potensi shortfall atau kekurangan penerimaan tahun ini lebih rendah ketimbang tahun lalu.

"Kami optimis, karena tahun ini shortfall masih bisa ditambah oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak," ujar Yon.

Direktorat Jenderal Pajak menargetkan pertumbuhan penerimaan pajak hingga akhir tahun 2018 bisa menyentuh level 17-18 persen. Dengan begitu, pendapatan negara bisa mencapai seratus persen.
Simak pula : Besaran NJOP di DKI Jakarta Naik, Sandiaga Uno Bilang Begini

Hingga akhir semester I 2018, pertumbuhan penerimaan pajak bisa mencapai 14 persen. Adapun, penerimaan pajak pada semester I 2018 mencapai Rp 581,54 triliun atau sekitar 40,84 persen dari target penerimaan pajak tahun ini yaitu Rp 1.424 triliun.

Robert Pakpahan mengatakan pertumbuhan pajak itu didorong oleh pertumbuhan ekonomi 2018 yang naik sekitar 10 basis poin ketimbang tahun lalu. Selain itu, beberapa sektor pun dinilai semakin membaik dibanding tahun lalu, baik di manufaktur, perdagangan, terutama pertambangan.

Tercatat, pertumbuhan penerimaan pajak paling besar adalah pada sektor pertambangan yang tumbuh 79,71 persen, selanjutnya sektor pertanian 34,25 persen, perdagangan 27,91 persen, dan industri pengolahan 12,64 persen.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Terkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani

19 jam lalu

Terkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani

Syarat pendaftaran CPNS Kepolisian Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas) yang banyak diminati oleh para pelamar dari seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

1 hari lalu

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai disorot usai banyak kritikan terkait kinerjanya. Berapa gajinya?

Baca Selengkapnya

Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

1 hari lalu

Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

Mendag Zulhas bercerita panjang lebar soal alasan merevisi Permendag Nomor 36 Tahun 2024 soal pengaturan impor.

Baca Selengkapnya

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

1 hari lalu

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjadi sorotan karena memiliki harta Rp 51,8 miliar

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

2 hari lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..

2 hari lalu

Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..

Viral seorang pria yang merobek tas Hermes mewah miliknya di depan petugas Bea Cukai. Bagaimana duduk persoalan sebenarnya?

Baca Selengkapnya

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

3 hari lalu

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Banyak masyarakat yang mempertanyaan fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lantaran beberapa kasus belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

5 hari lalu

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

10 hari lalu

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

11 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya