TEMPO.CO, Jakarta - Pemangkasan tarif PPh Final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen dinilai tak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Indonesia. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama menuturkan pemangkasan PPH final UMKM berpotensi mengurangi penerimaan pajak sebesar Rp 2,9 triliun di tahun 2018.

"Itu tidak akan berpengaruh signifikan secara material bagi penerimaan pajak APBN kita," ujar Hestu di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta, Rabu, 27 Juni 2018. Adapun pemerintah mematok penerimaan pajak sebesar Rp 1.423 triliun.

Simak: Tarif PPh Final UMKM Diturunkan, Asosiasi: Bukan Kabar Gembira

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan tarif baru PPh untuk UMKM sebesar 0,5 persen atas omzet maksimal Rp 4,8 miliar per tahun. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 dan berlaku efektif per 1 Juli 2018.

Pemerintah berharap skema kebijakan yang baru itu bisa berdampak kepada perekonomian di jangka menengah dan jangka panjang. Apalagi, saat ini UMKM menjadi penopang ekonomi terbesar. Tercatat, UMKM menyumbang 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto dengan menguasai 99 persen unit kerja dan menyerap 97 persen tenaga kerja Indonesia.

Simak: PPh UMKM Turun, Indef Yakin Multifplier Effect

"Harapannya, ke depannya meningkat terus perannya dalam penerimaan pajak fiskal, bisa sustainable, ke depan berkelanjutan," kata Hestu.

Skema penurunan tarif ini pun, kata Hestu, harapannya memacu UMKM untuk berkembang dan naik kelas. Bahkan, kalau bisa, murahnya tarif pajak penghasilan bisa menstimulus masyarakat untuk membuka usaha dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

"Sekarang jelas lebih murah pajaknya, jelas pajaknya hanya 0,5 persen. ini yg kami harapkan dari kebijakan ini," ujar Hestu.

Baca: PPh Final Bakal Pacu Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditas

Saat ini, Hestu mengatakan Ditjen Pajak tengah memacu naiknya jumlah wajib pajak dari sektor UMKM. Ia mengatakan tengah menyiapkan skema-skema sosialisasi, salah satunya dengan memanfaatkan kantor wilayah di daerah.

"Kami juga akan kerja sama dengan asosiasi, perbankan, sampai Himbara, mereka juga menyiapkan sosialisasi terhadap UMKM-UMKM binaannya," kata Hestu.