TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang angkat bicara soal riuh rendah publik menanggapi soal utang pemerintah. Ia mengatakan bahwa sudah saatnya masyarakat tidak meributkan utang pemerintah, namun memikirkan bagaimana membangun daerah guna menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

Oesman menyayangkan masyarakat yang sering salah mengerti persoalan utang. Pasalnya, tidak ada pemerintah yang tidak punya utang karena utang pemerintah merupakan kelanjutan dari utang-utang pemerintahan sebelumnya.

Baca: SBY Disebut Raja Utang, Demokrat Bandingkan dengan Jokowi

Lebih jauh Oesman menilai utang pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah berjalan selama tiga setengah tahun, merupakan yang terkecil dibandingkan sejumlah pemerintahan sebelumnya. Kalaupun utang negara terlihat besar karena merupakan akumulasi dari utang-utang sebelumnya.

“Utang pemerintahan saat ini merupakan yang terkecil dibandingkan sejumlah pemerintahan sebelumnya. Bahwa ada kewajiban membayar besar, betul karena sebagai pertanggungjawaban utang yang lama,” ujar Oesman, Ahad, 29 April 2018.

Menurut Oesman, masyarakat juga tidak perlu takut dengan utang, selama pembangunan berjalan dan pemerintah melakukan hal-hal yang bermartabat. Apalagi pemerintah saat ini lebih fokus membangun infrastruktur di daerah-daerah.

Tanpa pembangunan di daerah yang menggunakan dana utang tersebut, kata Oesman, maka pembangunan nasional tidak bisa berjalan. Sedangkan kemajuan pembangunan ekonomi daerah harus ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan pemerintah saat ini. “Infrastruktur ini nantinya akan menggerakkan pembangunan ekonomi,” ujarnya.

Sebelumnya Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakan tidak ada masalah dalam isu utang pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia pun menyebut Indonesia tidak akan bangkrut akibat utang yang per bulan Februari 2018 telah mencapai Rp 4.034 triliun.

"Saya rasa tidak akan bangkrut. Kalau ditanya ada apa dengan utang pemerintah Jokowi, jawabannya ya tidak ada apa-apa," kata Suminto dalam sebuah diskusi di kantor DPP Taruna Merah Putih, Jakarta, Kamis, 12 April 2018.

Alasannya, kata Suminto, pemerintah mengelola utang itu dengan baik dan telah memberikan kepastian dapat membayarnya. Selain itu, ia juga menyebut rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDO) saat ini pada level 29,2 persen, jauh dari batasan yang ditetapkan yaitu 60 persen. "Pemerintah juga menggunakan utang ini untuk hal-hal yang produktif," ujar Suminto.

BISNIS