DPR Sebut Bank Mandiri Siap Buka Cabang di ASEAN

Reporter

Dewi Nurita

Kamis, 12 April 2018 12:44 WIB

Logo Bank Mandiri. Free Vector CDR

TEMPO.CO, Jakarta -Komisi XI Dewan Perwalian Rakyat (DPR) menyebut Bank Mandiri menyatakan siap berekspansi ke negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN). Ekspansi dilakukan jika Rancangan Undang-Undang (RUU) ratifikasi protokol ke-6 ASEAN Framework Agrement on Services (AFAS) resmi diundangkan.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU AFAS, Marwan Cik Asan mengatakan, hal itu diungkapkan saat Komisi XI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan perbankan pada 13 Maret 2018. Rapat dihadiri PT Bank Negara Indonesia (BNI)Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, dan PT Bank Central Asia (BCA) Tbk.

Anggota Komisi XI Fraksi PAN Jon Erizal mengatakan, dalam pertemuan itu, Bank Mandiri telah bersiap membuka empat cabang, sementara bank lainnya masih mengkaji. "BCA bahkan mengatakan tidak akan masuk ke sana," ujar Jon di Kompetisi Parlemen, Senayan pada Rabu, 11 April 2018.

Menurut Jon, hal tersebut terjadi karena pemerintahan tidak mengkomunikasikan terlebih dahulu perihal kebijakan RUU AFAS kepada industri perbankan. Untuk itu, dia berharap pemerintah bisa membangun komunikasi lebih intensif dengan perbankan.

Baca juga: Bank Mandiri Berharap Regulasi untuk Bank dan Fintech Setara

Selain itu, Jon menilai perlu adanya lokal regulasi agar kebijakan ini tidak mengunci pergerakan bank dan memperhatikan wilayah yang berpotensi tempat bank berekspansi. "Seperti mereka yang masuk ke Indonesia memilih Kota Makassar, karena di sana aktivitas ekonomi tinggi," ujarnya.

Menanggapi hal itu, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan berkomunikasi intensif dengan semua pihak. "Kami akan berkomunikasi secara intensif dengan legislatif dan pihak industri untuk bisa segera diamandemen," ujar Sri di lokasi yang sama.

Advertising
Advertising

Rancangan Undang-Undang (RUU) ratifikasi protokol ke-6 ASEAN Framework Agrement on Services (AFAS) disepakati untuk dilanjutkan pembahasannya ke tahap dua untuk selanjutnya bisa disahkan di rapat paripurna. Peraturan ini diharapkan dapat membuat bank-bank Indonesia berkespansi ke ASEAN akan menguntungkan industri perbankan Indonesia.

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

3 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

4 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

4 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

4 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

4 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya