TEMPO.CO, BANDUNG - Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Barat Mohammad Edison mengatakan, seluruh daerah yang menunggak iuran sudah mulai mencicil. “Untuk hutang yang lama, mereka bersedia dipotong lewat DAU (Dana Alokasi Umum), mekanismenya sudah ada. Jadi sudah tidak ada lagi (tunggakan),” kata dia di sela pertemuan form kemintraan BPJS Kesehatan di Bandung, Rabu, 7 Maret 2018.

Edison mengatakan, sedikitnya ada 3 daerah yang tercatat memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan untuk membayar subsidi iuran untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) masing-masing. “Sampai tahun kemarin ada 3 kabupaten yang ekstra ordinary, mereka tidak rutin menganggarkan. Pegawai (negeri sipil) itu kan 2 persen dipotong (dari gaji), dan 3 persennya itu dari pemdanya. Ada yang kebutuhannya setahun sampai Rp 20 miliar tapi hanya menganggarkan Rp 5 miliar. Itu Kuningan, Sumedang, dan Majalengka,” kata dia.

Simak: BPJS Ketenagakerjaan Tak Bisa Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Menurut Edison, mulai tahun ini tiga daerah itu sudah mengganggarkan penuh subsidi iuran BPJS Kesehatan untuk PNS masing-masing. “Kuningan sudah mulai bertahap sejak 2016, tahun 2017 sudah rapi. Tahun ini Sumedang menggarkan penuh, kemudian Majalengka. Saya berterimakasih,” kata dia.

Edison mengatakan, masing-masing daerah itu sudah menyatakan kesediaannya untuk membayar tunggakan itu dengan mencicilnya. “Masing-masing ada berita acaranya, kami punya hutang sekian, untuk tahun ini (dcicil dengan) dipotong dari DAU. Mungkin tidak terlalu memberatkan,” kata dia.

Edison tidak merinci jumlah daerah yang mengalami pemotongan DAU untuk mencicil pembayaran hutang tunggakan lama iuran BPJS Kesehatan. “Ada 3 daerah yang besar (Sumedang, Kuningan, dan Majalengka), daerah lain kecil-kecil,” kata dia.

Edison mengatakan, tahun ini pembayaran cicilan tunggakan iuran BPJS Kesehatan pemda sudah mulai efektif. “Tugas kami dialog dengan mereka. Kami sepakati hutang sekian, kita cocokkan angka, sepakat, tanda tangan berita acaranya, bupati tanda tangan. Kita kirim ke ke kantor pusat. Nanti dilanjutkan ke Kementerian Keuangan,” kata dia.

Total tunggakan iuran itu Edison tidak merincinya. “Gak hafal,” kata dia.

Edison mengatakan, fokus BPJS Kesehatan tahun ini mencapai target Universal Health Coverage (UHC) yakni minimal 95 persen dari jumlah penduduk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sejumlah upaya memperluas kepesertaan dilakukan, diantaranya mengincar mahasiswa perguruan tinggi.