Ekonom Indef: Restrukturisasi PPnBM Mobil Sedan Sudah Tepat

Reporter

Dias Prasongko

Editor

Martha Warta

Sabtu, 10 Februari 2018 06:58 WIB

Pengunjung memadati arena pameran Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2017 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Tangerang, Banten, 10 Agustus 2017. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan pengurangan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) mobil tipe sedan yang sedang digagas oleh Kementerian Perindustrian dinilai tepat. Dengan catatan, kata Bhima, produksi tersebut memang diarahkan untuk ekspor mobil sedan.

“Kalau perlu dibikin lebih rendah dari pajak family car untuk tujuan berorientasi ekspor dengan pengecualian itu, bahkan kalau bisa dibuat 5 persen saja,” kata Bhima ketika dihubungi Tempo, Jumat, 9 Februari 2018.

Baca: Gaikindo: PPnBM Sedan Disesuaikan dengan Kendaraan Lain

Bhima mengatakan persentase pajak yang tinggi memang menjadi salah satu kendala mengapa proses produksi dan impor untuk mobil jenis ini tidak banyak. Selama ini presentasi pajak untuk sedan mencapai 30 persen sedangkan pajak untuk family car hanya sebesar 10 persen.

Menurut Bhima, merujuk data dari Gaikindo hingga 2017, dari total produksi mobil di Indonesia, untuk tipe sedan hanya ada sebesar 2,8 persen. Jumlah ini sangat berbeda juga dibandingkan dengan penjualan jenis family car atau tipe SUV yang mencapai 50 persen. Apalagi, kata dia, permintaan untuk pasar domestik terhadap mobil jenis ini tidak tinggi sehingga bisa alihkan untuk pasar luar negeri seperti di Qatar.

Advertising
Advertising

Bhima juga berujar bahwa potensial loss dari pajak barang mewah ini tidak terlalu signifikan sebab total produksi tak terlalu besar. Lagipula, kata Bhima, negara bakal mendapat pajak baik PPn dan PPh Badan termasuk bakal mendapat pemasukan dari pajak bea keluar.

Kementerian Perindustrian meminta agar aturan terkait mobil sedan, yang selama ini dikenai Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) direvisi. Permintaan penghapusan pajak barang mewah tersebut diajukan ke Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

"Ini sudah dimasukkan ke Kementerian Keuangan, sehingga nanti sedan tidak lagi berupa barang mewah," kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Februari 2018. "Dengan demikian, produksi sedan di Indonesia bisa didorong."

Angka untuk pajak sedan akan dikaji bersama Kementerian Keuangan. Dengan dihapuskannya pajak penjualan barang mewah, Airlangga berharap bisa mendongkrak produksi mobil sedan di Tanah Air.

Airlangga berharap struktur pajak baru bagi industri otomotif ini dapat selesai paling cepat pada triwulan I-2018. Selain untuk meningkatkan unit penjualan dan mendorong penggunaan komponen lokal, kebijakan ini bermanfaat pula untuk membuka pasar ekspor baru.

FADIYAH | DEWI RINA

Berita terkait

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

7 hari lalu

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

8 hari lalu

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.

Baca Selengkapnya

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

39 hari lalu

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi

Baca Selengkapnya

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

39 hari lalu

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Selengkapnya

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

40 hari lalu

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

40 hari lalu

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.

Baca Selengkapnya

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

40 hari lalu

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

53 hari lalu

Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

54 hari lalu

Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

Ekonom senior UI Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Indef Beberkan Penyebab Harga Pangan Naik, Mulai dari Pemilu hingga Ramadan

54 hari lalu

Ekonom Indef Beberkan Penyebab Harga Pangan Naik, Mulai dari Pemilu hingga Ramadan

Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani membeberkan sejumlah faktor penyebab naiknya harga kebutuhan pokok,

Baca Selengkapnya