TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur BI (Bank Indonesia) yang baru tidak boleh terpengaruh dengan hiruk-pikuk tahun politik jelang Pemilihan Umum 2019. Hal itu dikemukakan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofyan Wanandi.

"Dia tidak boleh terpengaruh dengan tahun politik. Kondisi moneter itu harus kita jaga betul supaya ada kestabilan. Itu harus dibedakan, maka Gubernur BI harus terpisah dengan Pemerintah," kata Sofyan saat ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat, 9 Februari 2018.

Dia menambahkan kriteria gubernur BI juga harus dapat bekerja sama dengan Menteri Keuangan karena kebijakan fiskal dan moneter ditentukan bersama-sama dengan Menkeu.

"Pemerintah juga harus mencari gubernur BI yang bisa bekerja sama dengan Menkeu karena fiskal dan moneter ini penting sekali, harus bersama-sama (Menkeu) ditambah lagi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sedikit," katanya.

Sofyan juga mengatakan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah memeriksa latar belakang empat kandidat gubernur BI yang baru, sehingga kini tinggal Presiden yang memutuskan siapa untuk mempimpin Bank Indonesia.

Masa jabatan Gubernur BI Agus Martowardojo akan berakhir pada Mei 2018, namun demikian Agus masih berpeluang kembali menjadi Gubernur BI. Nama Agus pun termasuk satu dari empat nama yang ada di meja Presiden Joko Widodo.

Selain Agus, calon Gubernur BI lain adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, mantan menteri keuangan Chatib Basri dan Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo.

ANTARA