Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Dikabarkan Siap Mundur dari Kabinet Jokowi, Ini Perjalanan Karier Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, JakartaEkonom senior Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri mengungkapkan telah mendengar kabar bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati siap mundur dari kabinet Presiden Jokowi.

“Saya dengar Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur,” kata ujar Faisal dalam acara Politics Economic Outlook 2024 dalam YouTube Progresif Idn pada Senin, 15 Januari 2024.

Terkait berita tersebut, Staf Khusus Sri Mulyani, Yustinus Prastowo enggan menjawab atau memberikan konfirmasi. Pesan yang dikirim Tempo hanya dibaca dan panggilan telepon tidak dijawab untuk menanyakan kebenaran berita siapnya Sri Mulyani mundur dari kabinet Jokowi.

Ditunjuk Menjadi Direktur Bank Dunia dan Disebut Masuk Pencalonan Gubernur BI

Berdasarkan kemenkeu, usai menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 2008, Sri Mulyani ditunjuk menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia pada pada 1 Juni 2010. Setelah itu, pada Juli 2016, ia dilantik Jokowi menjadi Menkeu dalam Kabinet Kerja.  

Lalu, pada 2019, Sri Mulyani dinilai layak menjadi presiden baru World Bank atau Bank Dunia. Sri Mulyani dianggap sebagai kandidat kuat dan dihormati secara global untuk menggantikan presiden sebelumnya yang mengundurkan diri, Jim Yong Kim.

Menurut Mark Sobel, US Chairman Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), Sri Mulyani ditunjuk memimpin Bank Dunia sebagai perubahan lantaran sejak didirikan setelah Perang Dunia II 1945 selalu dipimpin Amerika Serikat. Kepergian Kim pun dinilai menjadi kesempatan yang tepat untuk mengubah situasi ini.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak berkomentar banyak terkait penunjukkan Menkeu Sri Mulyani. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu kala itu, Nufransa Wira Sakti menuturkan, Sri Mulyani masih fokus mengurus dan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya.

Sri Mulyani kemudian menjadi orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dari 2010 hingga 2016. Sebenarnya, saat itu Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyoho, kemudian ia mengundurkan diri dan menerima jabatan baru sebagai  Direktur Pelaksana Bank Dunia mulai 1 Juni 2010 hingga ia dipanggil kembali Jokowi untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro, ia mulai menjabat lagi sejak 27 Juli 2016. Padahal saat itu ia diganag-gadang menjadi Presiden Bank Dunia berikutnya.

Sebelumnya,Sri Mulyani juga disebut-sebut masuk bursa pencalonan Gubernur BI menggantikan Perry Warjiyo yang mengakhiri masa jabatannya pada Mei 2023. Merespons pencalonan bursa nama tersebut, Sri Mulyani mengatakan, pemilihan Gubernur BI telah diatur dalam undang-undang (UU). 

Menurut UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disebutkan, pejabat Gubernur BI diusulkan dan diangkat presiden dengan persetujuan DPR. Berdasarkan aturan tersebut, Jokowi akan mengajukan nama calon baru Gubernur BI kepada DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.

Pada 31 Januari 2023, dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I Tahun 2023, Sri Mulyani mengatakan, ia bersama KSSK masih fokus menjalankan tugas yang sekarang sedang diembannya. “Karena ini adalah tugas utama kita yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan dan menjaga pemulihan ekonomi,” katanya.  

RACHEL FARAHDIBA R  | AMELIA RAHIMA SARI | FAJAR PEBRIANTO

Pilihan Editor: Senyum Sri Mulyani di Tengah Isu Mundur dari Kabinet Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

50 menit lalu

Suasana aparat gabungan TNI-Polri dari Brimob dan Kopassus diturunkan ke Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, untuk memburu kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) setelah pembakaran sekolah di Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat, 3 Mei 2024. Dok. Humas Polda Papua
TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.


Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

4 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.


5 Negara dengan Tingkat Urbanisasi Paling Tinggi di Asia, Indonesia Termasuk?

5 jam lalu

Taman Merlion, Singapura. REUTERS/Edgar Su/File Photo
5 Negara dengan Tingkat Urbanisasi Paling Tinggi di Asia, Indonesia Termasuk?

Urbanisasi menjadi penentu zaman ketika lebih dari separuh populasi dunia kini tinggal di perkotaan.


Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

7 jam lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.


Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

11 jam lalu

Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Sendi Fardiansyah siap maju sebagai Calon Wali Kota Bogor. Foto: Isitimewa
Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya


Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

11 jam lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi


Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

12 jam lalu

Komisioner KPU Arief Budiman menunjukkan contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan surat suara dalam Pilpres 2014 untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan ukuran 18 x 23 cm, dari kertas seberat 80 gram. (Sumber: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/ama/14)
Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.


Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

13 jam lalu

Prabowo dan Sri Mulyani. Instagram
Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.


Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

13 jam lalu

Ilustrasi dokter spesialis (ANTARA)
Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.


Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

14 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?