TEMPO.CO, BANDUNG - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan pembiayaan untuk membangun perpanjangan runway atau landas pacu Bandara Kertajati di Majalengka dari 2.500 meter menjadi 3 ribu meter tidak dibiayai dari APBN. “Ndak. Sama sekali ndak, wong darimana lagi, APBN sudah terbagi semua,” kata dia di Bandung, Selasa, 16 Januari 2018.

Luhut mengatakan, perpanjangan runway itu akan dibebankan pada PT Angkasa Pura II salah satu sebagai kompensasi Kerja Sama Operasi (KSO) pengelolaan bandara Kertajati yang kini dalam proses pembahasan dengan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB). “Kalau itu bisa tercapai (kesepakatan KSO), AP II akan gelontorkan duit mereka ke situ. Kira-kira sampai Rp 1,4 triliun untuk perpanjangan (runway) dan penyelesaian beberapa lagi di situ,” kata dia.

Simak: Presiden Pastikan Bandara Kertajati Beroperasi Medio 2018

Luhut mengatakan, perpanjangan runway itu menjadi syarat agar bandara Kertajati bisa dipergunakan untuk penerbangan haji yang mengunakan pesawat berbadan besar. “Kertajati itu nanti akan menjadi bandara pertama yang bisa didarati Airbus 380 untuk penerbangan haji. Juni tahun ini bandara harus beroperasi. Kami sekarang sedang berkejaran dengan waktu,” kata dia.

Menurut Luhut, kesepakatan KSO antara AP II dan PT BIJB itu masih berputar soal kesepakatan tenggat kerjasamanya. PT BIJB membutuhkan AP II yang mengantungi BUBU (Badan Usaha Bandar Udara) untuk mengelola bandara Kertajati. PT BIJB meminta tenggat kerjasama dalam 5 tahun, sementara AP II menawar 20 tahun. “Saya sudah bicara dengan Wagub (Deddy Mizwar), kita berharap masalah itu bisa tercapai kesepakatannya,” kata dia.

Luhut mengatakan, kesepakatan antara AP II dan BIJB ini harus tuntas secepatnya untuk mengejar tenggat operasional bandara Kertajati Juni 2018 nanti. “Harus selesai Juni 2018, harus bisa,” kata dia.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar membenarkan soal terkatungnya kesepakatan KSO antara AP II dan BIJB. “Kalau KSO itu sampai 20 tahun, ini akan bertentangan dengan Perda (pendirian BUMD PT BIJB), dimana diberikan peluang kerjasama itu sampai 5 tahun. Ini mesti dicari jalannya,” kata dia di Bandung, Selasa, 16 Januari 2018.

Deddy mengatakan, revisi Perda pendirian BUMD PT BIJB yang berisi penugasan pemerintah provinsi untuk mengelola bandara Kertajati dan kawasan Aerocity soal batas waktu kerjasama pengoperasian bandara belum tentu solusinya. “Bagaimana mengubah Perda ini dengan hitungan yang barangkali tidak merugikan secara bisnis. Kita lihat seperti apa kemungkinannya. Apakah ada solusi lain selain dengan AP II, karena yang penting 'goal'-nya dari semua kerja sama ini, bandara harus beroperasi di Bulan Juni,” kata dia.

Direktur Utama PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) Virda Dimas Ekaputra mengatakan, tenggat waktu kerjasama KSO itu salah satunya berimbas pada kemampuan PT BIJB melunasi pembayaran kredit yang diperolehnya untuk membangun sisi darat bandara tersebut. “Kita sedang mensimulasikannya,” kata dia saat dihubungi Tempo, Selasa, 16 Januari 2018.

Virda enggan merincinya. Kendati demikian, dia mengklaim, perkembangan pembahasan dangna AP II sudah mengalami banyak kemajuan. Salah satunya soal kepastian menyisihkan sebagian pendapatan dari pengelolaan bandara itu untuk membayar kewajiban atas kredit tersebut. “Rekeningnya sudah disepakati rekening yang bisa dikontrol berdua. Serta pengeluaran setelah operasional itu untuk cicilan kredit,” kata dia.