PPATK: Tingkat Pelaporan Transaksi Keuangan Masih Rendah

Selasa, 16 Januari 2018 14:10 WIB

Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin usai jumpa pers terkait persiapan Indonesia menjelang Mutual Evaluation Review FATF, di Kantor PPATK, Jakarta Pusat, 29 Agustus 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis Pae Dale

TEMPO.CO, Jakarta-Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan tingkat pelaporan transaksi keuangan masih rendah. Badaruddin mengatakan rendahnya laporan ini menjadi masih menjadi tantangan dan fokus bagi lembaganya pada tahun ini.

Dari data pihak lapor, Badaruddin mengatakan perusahaan yang masih minim mendaftarkan laporannya adalah koperasi simpan pinjam, disusul perusahaan properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan, dan pedagang barang seni atau antik.

"Pihak pelapor yang masih minim mendaftarkan perusahaannya adalah koperasi simpan pinjam, baru satu persen," kata Badaruddin di acara Pertemuan Tahunan PPATK di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Januari 2018.

Baca: Pilkada Serentak, PPATK Minta Bank Waspadai Modus Transaksi Ini

Selain koperasi simpan pinjam, pihak pelapor yang juga masih minim mencatatkan laporan adalah profesi. Data PPATK hingga akhir 2017 menyatakan sebanyak 99,9 persen dari 64.604 profesi yang menjadi pihak pelapor belum menyampaikan laporannya.

Advertising
Advertising

Merujuk data yang sama, perusahaan penyedia jasa keuangan bank menjadi yang paling banyak melaporkan, yakni sebanyak 97,8 persen dari 1.922 pelapor, disusul penyedia jasa keuangan nonbank sebanyak 75 persen dari 2.307 pelapor, dan penyedia barang sebanyak 20 persen dari 4.828 pelapor.

"Tahun 2018 PPATK fokus pada koperasi simpan pinjam, kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau KUPVA BB, penyedia barang dan atau jasa lainnya serta profesi," kata Badaruddin.

Badaruddin pun menekankan agar pendaftaran atau registrasi pelaporan dilakukan melalui aplikasi Gathering Report and Information Processing System (GRIPS).



Berita terkait

3,2 Juta Pemain Judi Online di Indonesia, Kenali Modus, Kategori, dan Sanksi Hukumnya

4 hari lalu

3,2 Juta Pemain Judi Online di Indonesia, Kenali Modus, Kategori, dan Sanksi Hukumnya

Data PPATK menunjukkan sekitar 3,2 juta warga Indonesia yang bermain judi online. Berikut modus, kategori, dan jerat pasal hukum di KUHP dan UU ITE.

Baca Selengkapnya

Kepala PPATK Ungkap Kasus Dana Kampanye Ilegal, Ini Sejarah Panjang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

19 Desember 2023

Kepala PPATK Ungkap Kasus Dana Kampanye Ilegal, Ini Sejarah Panjang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebut adanya dugaan aliran dana kampanye ilegal. Ini sejarah lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Baca Selengkapnya

PPATK Sebut Dugaan Aliran Dana Kampanye Ilegal, Ini Profil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

19 Desember 2023

PPATK Sebut Dugaan Aliran Dana Kampanye Ilegal, Ini Profil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan adanya dugaan aliran dana kampanye yang bersumber dari tambang ilegal dan penyalahgunaan BPR.

Baca Selengkapnya

Seluk Beluk PPATK, Lembaga Pencegahan TPPU yang Dimiliki Indonesia

16 Juli 2023

Seluk Beluk PPATK, Lembaga Pencegahan TPPU yang Dimiliki Indonesia

PPATK memiliki fungsi utama yakni untuk melakukan koordinasi pelaksanaan upaya untuk mencegah maupun memberantas TPPU di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Mengenal Lebih Dekat PPATK, Lembaga yang Membekukan Ratusan Rekening Panji Gumilang

15 Juli 2023

Mengenal Lebih Dekat PPATK, Lembaga yang Membekukan Ratusan Rekening Panji Gumilang

PPATK bekerja dan memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Tak Ada Efek Jera Hukuman Disiplin di Kasus Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

12 April 2023

Tak Ada Efek Jera Hukuman Disiplin di Kasus Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

Sri Mulyani memberikan hukuman disiplin terhadap 193 ASN Kemenkeu yang berkaitan dengan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun periode 2009-2023.

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Sebut Kasus Impor Emas Batangan Ditjen Bea Cukai, Ini Penjelasan Wamenkeu

31 Maret 2023

Mahfud MD Sebut Kasus Impor Emas Batangan Ditjen Bea Cukai, Ini Penjelasan Wamenkeu

Wamenkeu Suahasil Nazara merespons kasus dugaan pencucian uang di Ditjen Bea Cukai yang berkaitan dengan emas batangan.

Baca Selengkapnya

Kepala PPATK: Jangan Salah Persepsi, Transaksi Janggal Rp 300 Triliun Pegawai Kementerian Keuangan bukan Korupsi

14 Maret 2023

Kepala PPATK: Jangan Salah Persepsi, Transaksi Janggal Rp 300 Triliun Pegawai Kementerian Keuangan bukan Korupsi

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan transaksi janggal senilai Rp 300 triliun pegawai Kementerian Keuangan bukan korupsi.

Baca Selengkapnya

Insentif Mewah Proyek Ibu Kota Nusantara

11 Maret 2023

Insentif Mewah Proyek Ibu Kota Nusantara

Seabrek insentif mewah untuk calon investor proyek Ibu Kota Nusantara tersebut semakin mengancam kelangsungan masyarakat adat dan hutan Kalimantan.

Baca Selengkapnya

5 Tindak Pidana Pencucian Uang Terbesar di Indonesia, PPATK Duga Capai Rp 183,88 T

15 Februari 2023

5 Tindak Pidana Pencucian Uang Terbesar di Indonesia, PPATK Duga Capai Rp 183,88 T

PPATK mengungkap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang tahun 2022 mencapai Rp 183,3 triliun. Berikut 5 tindak pidana pencucian terbesar.

Baca Selengkapnya