PPATK: Rekening Transaksi Rp 747 Triliun Tersebar di 6 Provinsi

Reporter:
Editor:

Martha Warta

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PPATK Deteksi Aliran Dana Ratusan Miliar

    PPATK Deteksi Aliran Dana Ratusan Miliar

    TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK melacak transaksi mencurigakan dari 19 orang yang diduga terlibat dalam sejumlah tindak pidana. Dalam setahun terakhir, mereka kedapatan melakukan transaksi senilai total Rp 747 triliun lewat 228 rekening bank dan lembaga keuangan.

    Direktur Pemberantasan PPATK Firman Shantyabudi mengatakan lokasi rekening tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, serta Sulawesi Tenggara. Menurut dia, nilai riil duit hasil kejahatan hanya diketahui penyidik lembaga penegak hukum. “Kami hanya melacak mutasi dari rekeningnya,” katanya.

    Baca: PPATK Telisik Transaksi Mencurigakan 747 T, Siapa 19 Pelakunya? 

    Temuan PPATK ini menguatkan maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Dalam setahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi berturut-turut menangkap delapan kepala daerah dengan dugaan korupsi. Pada Oktober lalu, komisi antirasuah menangkap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, setelah sebulan sebelumnya mencokok Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

    Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, enggan merinci kasus yang didalami dengan bantuan PPATK. Dia hanya memastikan salah satu penelusuran dana tersebut berhubungan dengan penyidikan korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. “Kami meminta bantuan PPATK mendapatkan informasi transaksi keuangan pihak-pihak yang diproses," tutur Febri.

    Adapun Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Kepolisian RI Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan dua dari tiga laporan PPATK merupakan bagian dari penyidikan kasus penipuan lembaga layanan umrah First Travel dan jaringan penyebar konten kebencian Saracen. “Beberapa orang sudah disidang, tapi kasusnya masih kami kembangkan,” ucap Martinus.

    INDRI MAULIDAR | AGOENG WIJAYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.