Pilkada Serentak, PPATK Minta Bank Waspadai Modus Transaksi Ini

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 19 September 2017. Rapat ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 19 September 2017. Rapat ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menyebutkan perbankan daerah rentan dimanfaatkan oleh calon kepala daerah untuk pembiayaan pemilihan kepala daerah. Badaruddin mengatakan hal tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan PPATK.

    "Perbankan, khususnya bank daerah, rentan dan berpotensi digunakan dan dimanfaatkan oleh para calon kepala daerah," kata Badaruddin dalam acara Pertemuan Tahunan PPATK di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Januari 2018.

    Baca: PPATK: Persepsi Publik dalam Pemberantasan Pencucian Uang Naik

    Perbankan daerah disebut rentan, menurut Badaruddin, karena dimanfaatkan untuk membiayai segala bentuk kampanye dan memuluskan jalan menjadi kepala daerah. Modusnya bisa melalui bentuk pengucuran kredit dalam jumlah besar kepada masyarakat oknum. "(Padahal) para penerima manfaat sebenarnya adalah para calon kepala daerah yang akan bertarung," ujarnya.

    Mengingat potensi ini, PPATK mengingatkan perbankan agar lebih berhati-hati dalam menjalankan transaksi. Apalagi, akan ada 171 pilkada serentak yang akan digelar tahun ini. "PPATK mengimbau dan memperingatkan perbankan, khususnya bank daerah untuk tidak melakukan kegiatan operasional bank yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Badaruddin.

    PPATK sebelumnya menyatakan kenaikan indeks persepsi publik terhadap kinerja pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sangat berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia. Badaruddin mengatakan pidana pencucian uang sangat berkaitan dengan integritas sistem keuangan di Indonesia. “Apabila tindak pidana pencucian uang tinggi, orang akan tahu kalau sistem keuangan di Indonesia sangat rentan,” katanya pertengahan Desember 2017 lalu.

    Sistem keuangan yang rentan, menurut Badaruddin, akan menurunkan minat investasi di Indonesia karena persaingan akan semakin sulit. Dari kajian PPATK, misalnya didapatkan, jika satu bisnis dilakukan dari hasil korupsi atau pengemplangan pajak, produk yang dihasilkan bisa saja lebih murah dari harga pasar. “Ini bahkan bisa menyebabkan pasar hancur,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).