TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah, melalui Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) kembali mengelar operasi pasar untuk menstabilkan harga beras di masyarakat. Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengatakan bahwa operasi pasar ini adalah agenda meresmikan kembali sekaligus memperluas titik operasi pasar untuk distribusi beras dari Bulog.

"Operasi pasar ini merupakan hasil rapat koordinasi yang melihat adanya pergerakan harga beras yang harus dikendalikan. Ini juga merupakan instruksi Menteri Perdagangan yang dikawal Satuan Tugas (Satgas) Pangan dalam rangka stabilisasi harga beras," kata Djarot di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta, Selasa, 9 Januari 2018.

Baca: Menteri Amran Klaim Penerapan HET Beras Berhasil

Pada November dan Desember 2017, Bulog juga telah melakukan operasi pasar dengan jumlah titik distribusi mencapai 1.100 titik distribusi beras. Dengan jumlah tersebut, Pada Desember 2017 Bulog tercatat telah menggelontorkan beras hingga 50 ribu ton.

Menurut Djarot, jumlah tersebut ternyata belum cukup dan belum mampu meredam kenaikan harga beras di pasar. Karena itu, Bulog sejak 1 Januari 2018 lalu telah menambah jumlah titik distribusi dari 1.100 menjadi 1.800 titik distribusi hingga 9 Januari 2018 ini. "Sampai hari kemarin per hari sudah 13 ribu ton, untuk mendorong beras pemerintah ke pasar dengan harapan suplai beras seimbang dan harganya kembali ke harga yang kita harapkan," ucapnya.

Sebagai perbandingan, merujuk pada situs Kementerian Perdagangan, pada 8 Januari 2018 harga beras secara nasional rata-rata mencapai Rp 11.131 per kilogram. Sedangkan, harga operasi pasar yang dikeluarkan oleh Bulog pada operasi kali ini mencapai Rp 9.300 per kilogram.

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengatakan untuk mendukung operasi pasar ini pemerintah telah meminta dan mewajibkan para pedagang di pasar seluruh Indonesia untuk menjual beras kiriman Bulog tersebut. Kalau ada pedagang yang tidak bersedia menjual beras itu, patut diduga pedagang tersebut turut menikmati kenaikan harga yang tidak wajar.

Enggartiasto menjanjikan ada 1.500 staf Kementerian Perdagangan di daerah dan didampingi oleh Satgas Pangan untuk cek langsung. "Dari sisi suplainya, berasnya kami pastikan kami kirim. Dengan diluncurkannya ini, dalam 1-2 hari harusnya harga (beras) sudah turun dan akan terkendali," tuturnya.