TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan membuka lelang blok minyak dan gas (migas) dalam waktu dekat. Lelang tahun ini akan turut menawarkan sejumlah wilayah kerja (WK) yang belum laku.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ego Syahrial, mengatakan selama beberapa tahun terakhir banyak wilayah kerja terminasi hingga gagal memenuhi komitmen. "Dengan jumlah WK tahun ini, ada sekitar 22 WK yang bisa dilelang," kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, 4 Januari 2018.

Baca: Lelang Wilayah Migas, Arcandra Tahar: 5 Blok Diminati Investor

Namun Ego menuturkan tak semua wilayah kerja layak untuk dilelang kembali. Pemerintah akan terlebih dahulu mengevaluasi data setiap blok migas.

Wakil Menteri Energi, Arcandra Tahar menyatakan akan menggelar rapat evaluasi pekan depan. "Secepatnya lelang blok migas akan kami buka," katanya. Dia berharap lelang bisa dibuka bulan ini atau paling lambat sebelum kuartal I berakhir.

Kontrak dengan pemenang lelang, menurut Arcandra, nantinya akan menggunakan skema bagi hasil kotor (gross split). Skema biaya pengembalian operasional (cost recovery) tak akan digunakan.

Ego Syahrial menyatakan skema gross split banyak dilirik investor. Skema gross split menawarkan insentif pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. "Kemarin saja lima dari tujuh penawaran WK sudah laku padahal sebelumnya dengan skema berbeda tidak laku," kata dia.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, tercatat 8 blok migas yang laku dari 13 blok migas yang ditawarkan dalam lelang pada 2014. Sementara pada 2015, tak ada satu pun blok migas yang laku dari 8 blok yang ditawarkan pemerintah. Pada 2016 pun sebanyak 14 blok migas yang ditawarkan ke investor tak dilirik sama sekali.