Lelang Wilayah Migas, Arcandra Tahar: 5 Blok Diminati Investor

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar saat ditemui wartawan usai menghadiri acara Indonesia Gas and LNG Buyers Summit di Hotel Shangri-la, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH

    Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar saat ditemui wartawan usai menghadiri acara Indonesia Gas and LNG Buyers Summit di Hotel Shangri-la, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengumumkan dokumen penawaran langsung lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi atau migas. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, mengatakan dari 7 proyek lelang yang ditawarkan sudah ada lima proyek telah diminati oleh investor.

    "Kalau dilihat dari statistik, lima dari tujuh wilayah langsung yang diminati oleh investor, berarti ada sekitar 70 persen peminat pada lelang kali ini," kata Arcandra dalam konferensi persnya di Kantor Kementerian ESDM, pada Jumat, 29 Desember 2019.

    Proses penawaran ini sebetulnya telah dimulai sejak 22 Mei 2019 dan ditutup pada 29 Desember 2017. Pada lelang kali ini Kementerian ESDM melelang 10 wilayah kerja migas. Dengan rincian, 7 wilayah kerja migas yang ditawarkan lewat penawaran langsung dan 3 wilayah kerja migas yang ditawarkan lewat lelang reguler.

    Adapun wilayah kerja yang telah diminati oleh investor adalah Andaman I, Andaman II, Merak-Lampung, Pekawai, dan West Yamdema. Sedangkan wilayah kerja yang belum diminati oleh investor adalah South Tuna dan Kasuri III (penawaran langsung) serta Tongkol, East Tanimbar dan Memberamo (penawaran lelang reguler).

    Arcandra Tahar mengatakan para peminat dari wilayah kerja migas tersebut sebagian merupakan para investor dari perusahaan internasional. Selain itu, Arcandra juga mengatakan bahwa banyaknya para peminat pada lelang kali ini didorong oleh adanya perubahan kebijakan dari pemerintah lewat diterbitkanya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang perpajakan kegiatan usaha hulu migas dengan model kontrak bagi hasil gross split.

    "Bagi kami penggunaan mekanisme gross split lebih banyak peminatnya, jika dibandingkan 2016 dan 2015 yang menggunakan skema cost recovery. Misalnya pada 2015 yang ditawarkan ada 8 dan pada 2016 yang ditawarkan 14 tapi keduanya tidak ada peminatnya," katanya.

    Archandra juga menuturkan wilayah kerja yang telah diminati oleh para investor ini akan ditindaklanjuti dengan dilakukan verifikasi oleh Kementerian ESDM. Proses ini, kata dia, diharapkan bisa selesai pada bulan Januari atau Februari tahun 2018.

    Sementara itu, lanjut Arcandra Tahar, wilayah kerja migas lain yang belun diminati akan dilelang kembali pada tahun depan. Yang membedakan, wilayah kerja migas tersebut akan ditawarkan menggunakan skema gross split sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.